Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Pemerintah Sekarang Habiskan Dana untuk Hal yang Tak Efisien

Kompas.com - 07/03/2024, 18:32 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengkritik kebijakan pemerintah di era Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Maruf) yang dinilai tak efisien dan membuang-buang anggaran.

Dia menyebut, akibat kebijakan yang tak efisien, pemimpin terpilih ke depan akan sulit menghadapi masalah yang akan timbul di masa depan.

"Siapa pun pemerintah ini, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintah yang akan datang," kata Kalla dalam dialog politik di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Jusuf Kalla dan Sekjen PDI-P Diskusi Konsolidasi Pasca-Pemilu di Kampus UI

"Kenapa? Karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu, untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak efesien, tidak prinsipil," sambung dia.

Kalla memberikan contoh pembangunan infrastruktur jalan tol yang dinilai berdampak buruk pada masyarakat kecil dan menengah.

Memang benar pembangunan tol bisa mempersingkat perjalanan dari satu titik ke titik lain, namun pembangunan itu juga mematikan ekonomi mikro di pinggir jalan tol.

"Tentu tidak bagus yang punya rumah sebelahnya, tidak bisa lagi bikin kedai, bikin warung lagi. Jadi ada baik-buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki. Nah itu ada yang keseimbangan seperti itu," katanya.


Baca juga: Jusuf Kalla: Oposisi bagi Parpol adalah Kecelakaan, karena Itu Banyak yang Pragmatis

Kalla mengatakan, tantangan di masa depan akan lebih sulit karena masalah ekonomi akan semakin meluas.

Ketika masalah ekonomi meluas, tidak hanya masyarakat kecil yang akan terkena dampaknya, tetapi juga masyarakat yang biasa menggunakan jalan tol tadi.

"Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi semua akan kena. Tentu saja ada juga yang senang, yang punya cash banyak, tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi di situ tapi masalah rakyat keseluruhan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com