Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Dugaan Kejanggalan Suara PDI-P dan PSI, Rekapitulasi Suara Taipei Buntu

Kompas.com - 04/03/2024, 13:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi


Idham menjelaskan bahwa penggunaan penghapus cair untuk merevisi salah tulis sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.

Mereka kemudian memeriksa dan mendapati saksi PDI-P telah menandatangani penghitungan suara yang dipersoalkan itu

"Ini juga meragukan tanda tangannya," kata Harli.

Suara caleg PDI-P nomor urut 1, Eriko Sotarduga, berdasarkan turus hanya 2, namun ditulis 3 suara.

Baca juga: Rekapitulasi Nasional, Terungkap Suara PDI-P dan Golkar Tertukar di Seoul

Begitu pun pada suara caleg PDI-P nomor urut 2, Once Mekel, dari 6 menjadi 7. Suara caleg PDI-P nomor urut 4, Prasetyo Edi Marsudi, dari 1 menjadi 2.

KPU dan PPLN Taipei kemudian menghitung ulang perolehan suara. Berdasarkan turus, hasilnya sudah benar, 73 suara total untuk PDI-P.

"Ini memang sering terjadi saya lihat," kata Marsha.

Sementara itu, Harlin membalas.

"KPPS ini tidak cakap sebetulnya, tidak layak menjadi KPPS," ujar dia.

Marsha kemudian juga mengaku melihat ada ketidaksinkronan penulisan turus dan angka pada perolehan suara PKB, namun rapat belum membukanya.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, kemudian menyampaikan kekhawatirannya masalah semacam ini berlarut-larut.

Ia mengusulkan agar formulir C.Hasil dari tingkat TPS diedarkan ke seluruh saksi partai politik untuk dipelajari ulang sembari rapat ditunda sekitar 12 jam ke sore ini.

Ia juga menugaskan PPLN Taipei untuk menghitung ulang apa yang menjadi catatan dari para saksi partai politik.

Menurut Hasyim, masalah penghitungan suara semendasar ini seharusnya sudah beres di tingkat PPLN.

Baca juga: Rekapitulasi Suara KPU Sabtu Dini Hari hingga Siang: Prabowo-Gibran Menang di 12 dari 17 PPLN

"Karena tidak terkoreksi di tingkat PPLN, mau tidak mau kita koreksi di tingkat nasional. Tapi yang menghitung gini bukan KPU pusat dong, tapi harus sudah diselesaikan PPLN Taipei," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com