Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Hari Ini, Langsung Digelar 2 Panel

Kompas.com - 01/03/2024, 10:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Sama seperti dua hari sebelumnya, rapat pleno hari ini akan merekapitulasi penghitungan suara dari panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

"Jeda skors rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan dicabut dan rapat pleno dilanjutkna lagi," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Jumat.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Lisabon, Warsawa, Baghdad, Ganjar-Mahfud di Houston dan Sydney

Proses rekapitulasi hari ini langsung digelar melalui dua panel, yakni panel A dan panel B. 

Panel A berlangsung di lantai 2 Kantor KPU dipimpin oleh Hasyim Asy'ari, sedangkan panel B diadakan di halaman Kantor KPU dipimpin oleh anggota KPU Mochamad Afifuddin.

Hasyim menyebutkan, untuk panel A ada PPLN Jeddah, PPLN Seoul, dan PPLN Beijing yang sudah siap mengikuti proses rekapitulasi.

Sementara itu, proses rekapitulasi di panel B sempat molor beberapa saat karena belum semua saksi pasangan calon dan partai politik telah hadir di lokasi.


Namun, Afifuddin akhirnya memutuskan memulai proses rekapitulasi saat waktu hampir memasuki pukul 10.00 WIB dari yang seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB.

"Karena sudah lebih dari 30 menit dan sudah ada rekomendasi dari Bawaslu, saya tidak perlu menunggu daftar hadir, kita akan langsung lanjutkan sesi rekapitulasi di hari Jumat ini," kata dia.

Baca juga: Rekapitulasi Hari Ke-2: Prabowo-Gibran Menang di 11 dari 21 PPLN, tapi Suara Anies-Muhaimin Lebih Banyak

Proses rekapitulasi di panel B akan dimulai dengan merekapitulasi penghitungan suara dari PPLN Pretoria, Afrika Selatan.

Adapun proses rekapitulasi sudah dimulai sejak Rabu (28/2/2024) dan direncanakan rampung pada 20 Maret 2024.

Sejauh ini, terdapat 21 PPLN yang telah menyelesaikan rekapitulasi dari total 128 PPLN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com