Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Golkar Partai Besar, Tempat Ternyaman buat Jokowi Pindah Haluan Usai Tak Jadi Presiden

Kompas.com - 04/03/2024, 05:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, terbuka peluang bagi Presiden Joko Widodo berganti haluan ke Partai Golkar.

Dari sejumlah partai politik pendukung Jokowi saat ini, kata Adi, Golkar paling memungkinkan menjadi labuhan baru bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Golkar partai besar tampat paling nyaman untuk berlindung di kemudian hari setelah Jokowi tak lagi jadi Presiden,” kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Sebabnya, pertama, Golkar merupakan partai politik tua dengan massa pendukung besar. Pada Pemilu 2019 lalu, partai berlambangan pohon beringin itu mengantongi 17.229.789 suara nasional, terbanyak ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Baca juga: Utak-atik Politik ala Jokowi

Kedua, Golkar tak memiliki figur sentral. Dengan situasi tersebut, Jokowi bisa menjadi tokoh besar di partai.

Berbeda dengan Partai Gerindra, misalnya, sulit buat Jokowi bergabung lantaran partai berlambang garuda itu memiliki Prabowo Subianto, sang ketua umum, sebagai figur sentral.

“Kalau di Golkar, aura Jokowi masih terlihat kuat meski sudah tak lagi jadi Presiden karena di Golkar sejauh ini tak ada figur sentral,” ujar Adi.

Adi menilai, kemungkinan Jokowi bergabung ke Golkar bergantung pada dua hal. Pertama, apakah Jokowi berkeinginan. Kedua, apakah Golkar bersedia menerima Jokowi atau tidak.

Pun, Adi meyakini, jika Kepala Negara berlabuh ke Golkar, ia akan diganjar posisi strategis di partai yang dapat menguntungkan Jokowi sendiri.

“Ada mutual interesting antarkeduanya,” katanya.

Melihat sejumlah pernyataan elite Golkar, Adi menilai, partai beringin tampak menyambut baik isu bergabungnya Jokowi. Pun Jokowi tak memberikan bantahan mengenai desas-desus ini.

“Biasanya jika tak ada bantahan langsung dari Jokowi, bisa ditafiskan Jokowi sepertinya juga tertarik, tapi belum diungkap secara terbuka,” ujar Adi.

“Tinggal Jokowi kapan menegaskan kepindahannya ke Golkar, yang jelas Golkar terlihat welcome,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi Sulit Dimakzulkan karena Kepuasan Masyarakat Tinggi, Pengamat: Salah Satunya karena Bansos

Adapun isu Jokowi bergabung ke Golkar pertama kali berembus pada Desember 2023 lalu. Desas-desus ini mencuat menyusul renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI-P.

Baru-baru ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik soal peluang Jokowi bergabung ke Golkar.

"Baik, bagus-bagus saja," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Sementara, Jokowi tak memberikan jawaban tegas. Presiden tak memberikan bantahan, tetapi juga tidak membenarkan isu yang menyebut dirinya bakal berganti haluan ke Golkar.

"Saya setiap hari masuk Istana," ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (28/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com