Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Utak-atik Politik ala Jokowi

Kompas.com - 03/03/2024, 10:24 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JOKOWI memang luar biasa. Jago di atas para jagoan. Amat cerdik. Semua ini berkaitan dengan satu hal: melakukan utak atik politik untuk kekuasaan.

Banyak yang terlipat. Sebagian besar ditekuk. Sebagian lagi ditaklukkan. Luar biasa hebatnya. Jokowi adalah grand master untuk pengaduk-adukan demi tahta kuasa.

Tatkala putranya, Gibran Rakabuming Raka belum memiliki kejelasan tentang kendaraan apa yang hendak digunakan untuk menjadi Cawapres, berhembus agenda pengambil-alihan Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub, melengserkan Airlangga Hartarto.

Sejumlah nama orang terdekat Jokowi disebut-sebut bakal mengganti Airlangga.

Ketika itu, desain politik sangat jelas. Partai Golkar akan menjadi kendaraan Gibran memasuki gelanggang.

Niat dan keinginan ini kandas di tengah jalan. Para sesepuh Partai Golkar tidak setuju adanya Munaslub. Begitu juga para kader partai ini, menolak Munaslub.

Akibatnya, mimpi indah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, terpaksa diurungkan. Jokowi punya kehendak lain.

Gibran sudah berpasangan dengan Prabowo dan kemungkinan menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Puaskah Jokowi dengan pencapaian yang maha spektakuler ini?

Kini, sebagaimana yang dilansir berbagai media, termasuk media elektronik, berhembus lagi berita bahwa Jokowi akan mengambil Partai Golkar sebelum ia lengser.

Aneksasi partai milik orang bisa dilakukan dengan pelbagai siasat, misalnya, Jokowi sendiri menjadi ketua umum, ataukah menaruh bonekanya yang sangat loyal pada dirinya.

Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, M. Jusuf Kalla, ikut angkat bicara mengenai keinginan Jokowi tersebut.

Bila Jokowi mau mengambil-alih Partai Golkar, maka tentu saja Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai harus diubah dulu sebelum agenda pemilihan ketua umum dilakukan.

Masalahnya, AD/ART partai ini mensyaratkan minimal lima tahun dulu menjadi pengurus, baru bisa ikut pemilihan ketua umum.

Persyaratan minimal inilah yang mengandaskan mimpi indah Moeldoko menjadi ketua umum Partai Golkar, beberapa tahun silam.

Lantas, apa motif Jokowi untuk mengambil atau menguasai Partai Golkar? Bukankah anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sudah menikmati hasil dari tahta kuasa ayahnya?

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com