Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Utak-atik Politik ala Jokowi

Kompas.com - 03/03/2024, 10:24 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JOKOWI memang luar biasa. Jago di atas para jagoan. Amat cerdik. Semua ini berkaitan dengan satu hal: melakukan utak atik politik untuk kekuasaan.

Banyak yang terlipat. Sebagian besar ditekuk. Sebagian lagi ditaklukkan. Luar biasa hebatnya. Jokowi adalah grand master untuk pengaduk-adukan demi tahta kuasa.

Tatkala putranya, Gibran Rakabuming Raka belum memiliki kejelasan tentang kendaraan apa yang hendak digunakan untuk menjadi Cawapres, berhembus agenda pengambil-alihan Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub, melengserkan Airlangga Hartarto.

Sejumlah nama orang terdekat Jokowi disebut-sebut bakal mengganti Airlangga.

Ketika itu, desain politik sangat jelas. Partai Golkar akan menjadi kendaraan Gibran memasuki gelanggang.

Niat dan keinginan ini kandas di tengah jalan. Para sesepuh Partai Golkar tidak setuju adanya Munaslub. Begitu juga para kader partai ini, menolak Munaslub.

Akibatnya, mimpi indah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, terpaksa diurungkan. Jokowi punya kehendak lain.

Gibran sudah berpasangan dengan Prabowo dan kemungkinan menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Puaskah Jokowi dengan pencapaian yang maha spektakuler ini?

Kini, sebagaimana yang dilansir berbagai media, termasuk media elektronik, berhembus lagi berita bahwa Jokowi akan mengambil Partai Golkar sebelum ia lengser.

Aneksasi partai milik orang bisa dilakukan dengan pelbagai siasat, misalnya, Jokowi sendiri menjadi ketua umum, ataukah menaruh bonekanya yang sangat loyal pada dirinya.

Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, M. Jusuf Kalla, ikut angkat bicara mengenai keinginan Jokowi tersebut.

Bila Jokowi mau mengambil-alih Partai Golkar, maka tentu saja Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai harus diubah dulu sebelum agenda pemilihan ketua umum dilakukan.

Masalahnya, AD/ART partai ini mensyaratkan minimal lima tahun dulu menjadi pengurus, baru bisa ikut pemilihan ketua umum.

Persyaratan minimal inilah yang mengandaskan mimpi indah Moeldoko menjadi ketua umum Partai Golkar, beberapa tahun silam.

Lantas, apa motif Jokowi untuk mengambil atau menguasai Partai Golkar? Bukankah anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sudah menikmati hasil dari tahta kuasa ayahnya?

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com