PPP Dukung Hak Angket, Romahurmuziy: Kecurangan Pemilu Harus Diungkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan bahwa partainya tetap mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terlaksana di DPR.

Namun, ia mengaku enggan berspekulasi hak angket yang bakal digulirkan bisa mengubah hasil Pilpres atau Pemilu 2024.

"Apakah itu (hak angket) mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap," kata Romahurmuziy dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

Baca juga: Kubu Anies Dorong Hak Angket, Nasdem: Kami Mau Buktikan Pemilu 2024 yang Terburuk dalam Sejarah

Pria yang karib disapa Rommy ini menilai, kecurangan harus diungkap bukan karena soal kuantitas, melainkan untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

"Dan kita wajib menjaga kualitas demokrasi kita sampai kapan pun selama kita memilih demokrasi," imbuhnya.

Rommy kemudian menjelaskan salah satu indikasi kecurangan Pemilu 2024 di mana politik uang melalui bantuan sosial (bansos) yang dirapel tiga bulan oleh pemerintah, masif dilakukan beberapa waktu terakhir menjelang pencoblosan.

Menurut Rommy, bansos yang dipolitisasi itu secara tidak langsung berdampak pada calon anggota legislatif (caleg) yang tidak memberikan uang lebih besar.

Praktik-praktik politik seperti ini, tegas Rommy, harus diluruskan oleh hak angket agar demokrasi yang baik di Indonesia tetap terjaga.

Baca juga: Tolak Hak Angket Pemilu, PAN: Jangan Tuduh Curang, tetapi Buktinya Cuma Narasi

"Jadi, ini yang terjadi, sehingga menjadikan pemilu kita pemilu paling brutal. Dan dalam semalam, demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar yang tertinggi di dunia dan demokrasi berbayar terbesar di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan angket," ungkapnya.

Kendati demikian, Rommy tak sepakat apabila hak angket dinarasikan sebagai suara dari pihak yang kalah Pemilu 2024.

Menurutnya, hak angke tegas diambil untuk meluruskan kembali demokrasi Indonesia yang bakal berhadapan dengan pesta demokrasi selanjutnya, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024.

"Jangan sampai ini kemudian menganga, menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini, yang fenomenanya muncul di berbagai media sosial. Kita ungkap kalau memang betul ada kepala desa (diintimidasi), ini temuan Bawaslu, 19 temuan Bawaslu, salah satunya intimidasi kepada pemilih dan yang kedua adalah intimidasi kepada penyelenggara negara," pungkas Rommy.

Adapun PPP diisukan tidak akan mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Partai berlambang Ka'bah ini pada Pilpres 2024 mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Hak Angket Kecurangan Pemilu Wajib Dilakukan karena Presiden yang Sibuk Bermain Politik

Calon presiden yang diusung PPP, Ganjar Pranowo mendorong PPP dan PDI-P, yang merupakan partai politik pengusungnya di parlemen, untuk mendorong anggota fraksinya menggunakan hak angket dalam menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024.