Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Pemilu Ini Terburuk Menurut Ahli, Semua Harus Dibuka agar Transparan

Kompas.com - 28/02/2024, 22:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan pemilu yang paling buruk sepanjang masa.

"Yang dikatakan bahwa pemilu ini menurut para ahli adalah pemilu yang terburuk di dalam sejarah demokrasi kita, maka semua harus dibuka secara transparan. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik," kata Hasto dalam sebuah acara di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Hasto lantas mengungkapkan temuan yang berindikasi kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Setuju dengan Mahfud Pemilu Bisa Diulang, Hasto: Itu Terjadi di Banyak Negara

Ia mengaku mendapatkan informasi baru mengenai dugaan kecurangan, khususnya pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Tadi sebelum konpers ini dilakukan, pertemuan-pertemuan pendahuluan dan kami mendapatkan informasi yang sangat akurat dengan berbagai data-data yang lengkap bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan intersep terhadap hasil quick count tersebut dan itu secara sistematis dilakukan termasuk melalui Sirekap," ujar Hasto.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mengatakan, pada dasarnya Sirekap yang akan digunakan untuk membantu penghitungan suara Pemilu 2024 baik adanya.

Namun, kata dia, informasi yang didapatkan justru ada upaya melakukan intervensi pada Sirekap dengan cara dimatikan untuk memasukkan data-data baru.

"Ada upaya secara sengaja untuk melakukan perubahan dengan mematikan Sirekap secara sengaja dan itu berlangsung sampai jam 7 malam dan kemudian diaktifkan suatu Sirekap versi baru yang kemudian sangat dimungkinkan dilakukan berbagai bentuk manipulasi," ujar Hasto.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Dimulai, KPU Dicecar soal Karut-marut Sirekap

Hasto tak mengumbar secara lengkap berbagai temuan terkait Sirekap itu.

Menurut dia, berbagai temuan itu sudah dikumpulkan dan disampaikan dari para pakar media kepada timnya yakni Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis.

Setelah itu, upaya hukum terhadap dugaan kecurangan Pilpres bakal dilakukan pihak Ganjar-Mahfud.

"Nah karena ini temuan pakar, tentu saja ini merupakan suatu konsideran yang sangat penting bagi kami untuk ditindaklanjuti untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap tim khusus yang telah dibentuk Pak Ganjar-Prof Mahfud," tutur Hasto.

Sebelumnya, dugaan kecurangan Pilpres 2024 begitu keras disuarakan oleh pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden kubu nomor 01 dan 03.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), sedangkan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Politikus PDI-P, partai pengusung Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu berharap dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terbongkar melalui hak angket yang akan digulirkan di DPR.


Sebab, Adian menyindir bahwa di DPR tidak ada sosok paman yang akan menghalangi proses pengungkapan kecurangan melalui hak angket.

Baca juga: Sekjen PDI-P Hasto: Yang Pidato Kemenangan, Tak Paham Tahapan Pemilu

Paman diduga mengarah pada paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yakni eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

"Yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket, karena di situ enggak ada pamannya," kata Adian saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com