Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Dimulai, KPU Dicecar soal Karut-marut Sirekap

Kompas.com - 28/02/2024, 17:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dicecar soal karut marut penghtiungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada hari pertama rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu (28/2/2024).

Saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak mempersoalkan pembacaan hasil pemungutan suara di Sirekap yang tidak akurat.

"Banyak teman-teman saya juga dari paslon nomor 1, dari koalisi pendukung, jadi gila suaranya itu, dari 20.000 suara tinggal 500, dari 281.000 suara jadi nol, itu akibat aplikasi Sirekap seolah-olah aplikasi tersebut bermain-main," kata Mirza Zulkarnain, saksi dari pasangan Anies-Muhaimin, Rabu siang.

Baca juga: Sidang Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024, DKPP Diminta Pecat Semua Komisioner KPU

Selain jumlah suara yang turun drastis, Mirza juga mempersoalkan jumlah suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya bisa jauh lebih besar dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut.

"Kan bisa, Pak, di aplikasi tersebut kita bikin sistem, DPT 300, di-close saja 300 buat DPT, tapi nyatanya di apangan bisa sampai 1,5 juta, 800.000, 500.000," kata dia.

Mirza mengaku pihaknya sudah mengirim surat kepada KPU dengan tembusan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta agar ada audit terhadap teknologi informasi aplikasi Sirekap.

Baca juga: Bawaslu: KPU Tak Laksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 84 TPS

Ia menyebutkan kubu Anies-Muhaimin mendapat informasi bahwa banyak kelemahan dalam aplikasi tersebut sehingga perlu ada audit untuk mengecek kelayakannya.

Namun, surat tersebut tidak pernah dibalas oleh KPU.

"Apa yang kita khawatirkan ternyata terjadi akibat Sirekap itu, kan," ujar Mirza.

Saksi dari pasangan Ganjar-Mahfud, Al Munandir, juga mencecar KPU soal penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi suara secara berjenjang.

Menurut dia, aplikasi Sirekap membuat kegaduhan karena ada yang menyebut aplikasi itu menjadi dasar rekapitulasi, tapi ada juga yang bilang tidak.

"Ini sudah membuat kegaduhan di hampir semua tingkatan pleno, ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, ada yang mengatakan jadi dasar, ada yang tidak," kata Al Munandir.


Ia juga mempersoalkan tidak dilibatkannya peserta pemilu dalam proses sinkronisasi data yang menurutnya sangat krusial.

"Kenapa paslon peserta pemilu tidak diundang, padahal ini hal yang krusial pak, ini persoalan angka, persoalan krusial, karena semua yang disinkronisasi adalah data-data yang berangkat dari TPS," ujar Al Munandir.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pun menjelaskan bahwa rekapitulasi suara secara berjenjang menggunakan formulir C yang berisi hasil penghitungan suara di setiap TPS, bukan data yang ada di aplikasi Sirekap.

Baca juga: KPU Mulai Rekapitulasi Suara Nasional dari Hasil Pemilu di Luar Negeri

Ia menyebutkan, proses rekapitulasi mulai tingkat kecamatan pun berdasarkan forumlir C yang didapat dari TPS-TPS.

Oleh sebab itu, apabila ada data yang tidak sinkron maka akan dicocokkan dengan data yang tercantum di formulir.

"Plano hasil TPS itu yang di-scan dan dikirim ke data center. Sehingga Kalau misalkan ada pembacaan hasil pembacaan yang tidak sinkron tentu yang dijadikan rujukan adalah unggahan formulir tadi itu, ujar Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com