Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Kompas.com - 28/02/2024, 05:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Selanjutnya, benturan keras dari "Gerungisme" atau tekanan intelektual dari seorang Rocky Gerung di ruang publik yang acapkali memperlihatkan ketidakbergunaan ijazah dari institusi pendidikan juga semakin menyudutkan posisi intelektual di kancah publik.

Tentu aspirasi dan inspirasi yang dihadirkan Rocky Gerung tak ada yang salah, karena kemampuan berpikir kritis tentu jauh lebih substansial ketimbang ijazah, meskipun urusannya tentu tidak sesederhana itu jika dikaitkan dengan relasi antara ijazah dengan potensi lapangan pekerjaan dan lainnya, misalnya.

Plus tak lupa, karena kehadiran beberapa kandidat capres dan cawapres yang berlatar akademik, yang akhirnya hanya direndahkan oleh dua kata "omon-omon" oleh kandidat lain, dan langsung disambut tepuk tangan oleh pendukunganya, juga menjadi pemicu semakin redupnya legitimasi para pakar dan ahli.

Dua kandidat akademis ini mau tak mau, diakui atau tidak, ikut memperburuk posisi pakar dan intelektual di hadapan publik nasional.

Jadi apakah perlawanan-perlawanan politik yang datang dari aktor-aktor intelektual non politik belakangan, baik dari kampus maupun dari komunitas aktivis, akan dianggap sebagai buah dari tirany of merit oleh publik, atau sebagai suara yang murni intelektual netral, mari kita tunggu saja cerita-cerita lainnya.

Asumsi saya, penurunan kredibiltas para pakar memang sedang terjadi, sehingga pengaruhnya tidak terlalu signifikan pada perubahan pilihan politik di laga pilpres 14 Februari lalu.

Bahkan sepanjang pengamatan saya, gerakan semacam itu selalu berada di pinggir lapangan. Mulai dari kampanye antipolitisi busuk era Faisal Basri, atau Sexy Killer di tahun 2019, pengaruhnya ke publik sangat minor, sekalipun filmnya mendapat penghargaan dan isinya dianggap sangat bagus.

Apa yang terjadi kemudian? Dalam buku revisiannya di tahun 2022 lalu, "Democracy’s Discontent", pakar politik Michael Sandel mengatakan bahwa buah dari kekecewaan institusional atas demokrasi sejak berakhirnya perang dingin tidak saja melahirkan kekecewaan kepada para pakar dan ahli, tapi juga telah melahirkan gelombang "democracy's discontent" yang memuncak di era kemenangan Donald Trump.

Jadi demokrasi kita kali ini juga berpeluang dimeriahkan oleh masyarakat yang masuk kategori "democracy's discontent" ini.

Ujungnya, pemenangnya bukanlah tokoh yang dianggap ideal oleh para intelektual, tapi tokoh yang lebih berhasil menangkap jiwa zaman dan memahami sisi non rasional pemilih, lalu menurunkannya ke dalam strategi-strategi sederhana, tapi seirama dengan ekspektasi pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com