Para tokoh nasional juga diharapkan mengambil peran untuk rekonsiliasi yang sepenuhnya ditujukan untuk menjaga marwah Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Langkah itu diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mempersatukan Indonesia pascapemilu.
Selain tokoh nasional, masyarakat menjadi faktor kunci untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah hiruk pikuk yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal tersebut juga disampaikan Ketua Bidang Humas dan Penerangan DPP ABI dari organisasi kemasyarakatan Ahlulbait Indonesia (ABI) Dede Azwar.
Menurutnya, pemerintah dan badan penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya, telah berjerih payah mengawal pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berjalan lancar.
Baca juga: Peluang Delegitimasi Pemilu lewat Hak Angket Lebih Besar ketimbang Sengketa di MK
Dede meyakini, siapa pun pemimpin yang terpilih akan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, damai, dan berkeadilan.
Sementara itu, tokoh agama Romo Benny meyakini, masyarakat mampu menjaga kerukunan dan kedamaian.
“Yang dibutuhkan sekarang bagaimana kualitas pemilu dijaga dengan menegakkan nilai moralitas publik serta penegakan hukum bagi pelanggaran hukum,” katanya.
Oleh karena itu, profesionalisme KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, juga harus terus dikawal dan dijaga.
“KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional dan menunjukkan kepada publik untuk menjaga kenetralan demi pemilu yang bermartabat, berlaku adil, fair, transparan,” jelasnya.
Baca juga: Jusuf Kalla Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Untungkan Semua Pihak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.