Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Sudah Perhitungkan Defisit Anggaran hingga 2,8 Persen

Kompas.com - 26/02/2024, 16:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memasukkan dan membahas program makan siang gratis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45 persen - 2,8 persen pada tahun 2025.

Baca juga: Pemerintah Mulai Masukkan Program Makan Siang Gratis dalam Pembahasan RAPBN 2025

"Semuanya harus sudah masuk di (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan hingga tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, termasuk makan siang gratis.

Baca juga: Sidang Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo

Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

"Kalau detil nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen.

Program ini akan direalisasi mulai tahun 2025 secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.

Baca juga: Gibran Datangi Rumah Prabowo, Mau Bahas Kementerian Baru untuk Makan Siang Gratis?

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin. Angka ini masih di-excersise," jelas Airlangga.

Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37.

Kemudian, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45-2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com