"Peran media sebagai pengawas pemilu, pemberi informasi mulai dari tahapan awal, penyelenggaraan, sampai akhir pemilu,” katanya.
Khairul menebutkan, banyak media yang mengkritisi penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Dia juga menegaskan, dalam penyelenggaraan pemilu, media harus tetap menjaga independensi.
"Ketika media mainstream tidak berafiliasi dengan berbagai tokoh itu baik, tetapi ketika media sudah berpihak, melakukan penggalangan opini, itu sangat berbahaya,” ungkapnya.
Khairul mengatakan, secara umum, media di Indonesia masih masuk dalam tahap baik, sehingga situasi saat ini masih berjalan normal.
“Media berperan penting, betul-betul menggunakan jurnalisme damai dalam pemilu," jelasnya.
Sementara itu, tokoh agama Nasrani Kota Cirebon pendeta Heru Kusumo menyampaikan, Pemilu 2024 berlangsung aman dan tidak nampak pembelahan yang tajam dalam masyarakat akibat perbedaan pandangan politik.
Dia juga menilai ruang media sosial tidak dibanjiri ujaran kebencian dan hoaks sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya.
"Masyarakat sudah sedemikian cerdas. Perbedaan pilihan tidak menjadikan perpecahan atau permusuhan. Mari kita sama-sama merajut kembali tali silaturahmi sebagai sesama anak bangsa," pintanya.
Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Khairil Anwar menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi landasan utama pascapemilu, yakni keadilan, toleransi, dan inklusivitas.
Baca juga: Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan
"Dengan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, saya berharap Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan persatuan dan keharmonisan yang kokoh," katanya dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.
Maka dari itu, kata dia, rekonsiliasi dan membangun kebangsaan pascapemilu penting untuk dilakukan.
Sebab, pelaksanaan pemilu tidak dapat dimungkiri menghadirkan perbedaan pandangan selama masa kampanye.
"Seluruh pihak yang telah selesai berkompetisi perlu melakukan rekonsiliasi secara arif dan bijaksana, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024,” katanya.
Khairil mengatakan, langkah pertama rekonsiliasi dapat dimulai dari simpul-simpul antarpartai politik yang sempat berbeda dalam menentukan dukungan dan pandangannya.
Baca juga: Ramai Soal Sirekap, Drone Emprit Sebut Publik Skeptis Terhadap Pemilu