Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemenkominfo: Perbedaan Pendapat Hasil Pemilu Bawa ke Jalur Konstitusional, Jangan Ganggu Persaudaraan

Kompas.com - 26/02/2024, 16:29 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

"Peran media sebagai pengawas pemilu, pemberi informasi mulai dari tahapan awal, penyelenggaraan, sampai akhir pemilu,” katanya. 

Khairul menebutkan, banyak media yang mengkritisi penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Dia juga menegaskan, dalam penyelenggaraan pemilu, media harus tetap menjaga independensi. 

"Ketika media mainstream tidak berafiliasi dengan berbagai tokoh itu baik, tetapi ketika media sudah berpihak, melakukan penggalangan opini, itu sangat berbahaya,” ungkapnya. 

Khairul mengatakan, secara umum, media di Indonesia masih masuk dalam tahap baik, sehingga situasi saat ini masih berjalan normal. 

Baca juga: Ketika Kepuasan Publik terhadap Pemilu 2024 Merosot, Narasi soal Kejujuran yang Tercederai Makin Kuat

“Media berperan penting, betul-betul menggunakan jurnalisme damai dalam pemilu," jelasnya.

Sementara itu, tokoh agama Nasrani Kota Cirebon pendeta Heru Kusumo menyampaikan, Pemilu 2024 berlangsung aman dan tidak nampak pembelahan yang tajam dalam masyarakat akibat perbedaan pandangan politik. 

Dia juga menilai ruang media sosial tidak dibanjiri ujaran kebencian dan hoaks sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya.

"Masyarakat sudah sedemikian cerdas. Perbedaan pilihan tidak menjadikan perpecahan atau permusuhan. Mari kita sama-sama merajut kembali tali silaturahmi sebagai sesama anak bangsa," pintanya.

Rekonsiliasi pascapemilu

Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Khairil Anwar menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi landasan utama pascapemilu, yakni keadilan, toleransi, dan inklusivitas. 

Baca juga: Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

"Dengan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, saya berharap Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan persatuan dan keharmonisan yang kokoh," katanya dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.

Maka dari itu, kata dia, rekonsiliasi dan membangun kebangsaan pascapemilu penting untuk dilakukan. 

Sebab, pelaksanaan pemilu tidak dapat dimungkiri menghadirkan perbedaan pandangan selama masa kampanye. 

"Seluruh pihak yang telah selesai berkompetisi perlu melakukan rekonsiliasi secara arif dan bijaksana, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024,” katanya. 

Khairil mengatakan, langkah pertama rekonsiliasi dapat dimulai dari simpul-simpul antarpartai politik yang sempat berbeda dalam menentukan dukungan dan pandangannya.

Baca juga: Ramai Soal Sirekap, Drone Emprit Sebut Publik Skeptis Terhadap Pemilu

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com