Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Soal Sirekap, Drone Emprit Sebut Publik Skeptis Terhadap Pemilu

Kompas.com - 24/02/2024, 21:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, MOMPAS.com - Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menilai, ada keraguan (skeptis) publik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut berdasarkan pemantauan Drone Emprit terdapat percakapan media sosial dan pemberitaan media online sebelum dan sesudah pemungutan suara pemilu.

"Ada isu-isu terkait Sirekap dan kegagalan mengelola hasil data suara secara transparan. Nah ini menimbulkan skeptisisme terhadap pemilu," ujar Ismail dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Kompas TV pada Sabtu (24/2/2024).

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, sebenarnya telah berupaya menjawab keraguan publik terhadap persoalan Sirekap ini.

Baca juga: KPU: Unggah Data Sirekap Melambat karena Koreksi Jalan Terus

"Tetapi tanggapan mereka sering dilihat skeptis oleh publik," ungkapnya.

Keraguan publik ini pun sejalan dengan tren percakapan di media sosial serta pemberitaan yang berkembang seputar dugaan kecurangan pemilu yang masih sangat tinggi.

Berdasarkan data di media sosial dan pemberitaan di media daring, Drone Emprit mencatat, percakapan itu terjadi tak hanya sebelum pencoblosan, bahkan sepekan setelah pencoblosan pun masih ramai.

"Sejak pencoblosan 14 Februari hingga seminggu setelahnya, 23 Februari, seminggu lebih, tren percakapan dan pemberitaan soal isu kecurangan dalam pemilu masih sangat tinggi,"

"Ini memperlihatkan adanya perhatian publik. Dan isu kecurangan sangat mewarnai pemilu yang sekarang ini," tegasnya.

Baca juga: Soal Anggaran Sirekap, KPU: Akan Kita Pertanggungjawabkan dan Diaudit BPK

Sebelum pencoblosan, terang dia, pembicaraan terkait dugaan kecurangan pemilu seputar isu intervensi politik, pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi.

Sementara setelah pencoblosan, pembicaraan terkait dugaan kecurangan berkutat pada persoalan Sirekap.

"Kalau seandainya benar, maka perlu kiranya ini penting untuk jadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui audit forensik," lanjut Ismail.

Tujuannya agar penyelenggara pemilu tersebut bisa membuktikan bahwa sistem Sirekap yang digunakan tidak seperti yang diduga publik selama ini.

"Ini semua adalah dugaan yang saya kira penting untuk ada klarifikasi yang jelas. Utamanya dengan menggunakan audit forensik terkait dengan sistem yang ada," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com