Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Perjalanan AHY: Didepak Anies, Dirangkul Prabowo, Diajak "Magang" Jokowi

Kompas.com - 23/02/2024, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NASIB Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat kali ini boleh dibilang sangat beruntung karena akhirnya berhasil berdiri bersama pihak yang menang.

Namun posisi tersebut didapat berkat perpaduan kesialan dan keberuntungan, yang terjadi secara sekuensial.

Pasalnya, sebelum memberikan dukungan secara jelas dan tegas kepada paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, AHY dan Partai Demokrat justru dicampakkan secara tidak hormat oleh bacapres Anies Baswedan, persis setelah Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Anies Baswedan mendapatkan kawan baru, yakni PKB dan Muhaimin Iskandar.

Ketika itu, Partai Demokrat terguncang hebat. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para petinggi Partai Demokrat langsung mengadakan konferensi pers dari kediaman SBY di Cikeas guna menanggapi "pengkhiatan" politik Anies Baswedan dan Partai Nasdem tersebut.

Sebaliknya, pihak Partai Nasdem dan Anies justru melakukan "political downplay" untuk mereaksinya.

Dengan kata lain, baik Surya Paloh, Partai Nasdem, maupun Anies menanggapinya dengan cara yang kurang bisa diterima oleh Partai Demokrat.

Pihak Nasdem dan Anies seolah-olah menganggap bahwa apa yang dialami oleh AHY dan Partai Demokrat bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.

Perlakuan semacam itulah yang membuat kader-kader Partai Demokrat langsung sinis ketika Anies Baswedan berbicara tentang etika politik pada acara debat calon presiden tempo hari.

Apa yang dirasakan oleh kader-kader Partai Demokrat kala itu setali tiga uang dengan apa yang dirasakan oleh Partai Gerindra, yang menganggap bahwa justru Anies adalah pihak yang harus mengoreksi diri saat berbicara tentang etika.

Perlakuan tidak etis yang diterima oleh Partai Demokrat tersebut tentu mau tak mau membuat AHY harus menemukan tempat berlabuh baru yang lebih bisa menghargai eksistensi Partai Demokrat. Dan pilihannya kemudian jatuh kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Namun ada yang berbeda dengan sikap dan tindakan SBY, AHY, dan Partai Demokrat kali ini jika dibanding dengan dua pemilihan umum terdahulu.

Kali ini, SBY, AHY, dan Partai Demokrat jauh lebih aktif dalam berkampanye dan lebih serius dalam menunjukkan komitmennya dalam berkoalisi.

Pada dua pemilihan sebelumnya, SBY, AHY, dan Partai Demokrat gagal memberikan kepastian politik kepada para kadernya.

Pada pemilihan 2014, SBY sama sekali tidak memberikan kode jelas kepada kader-kadernya, apakah harus mendukung Jokowi atau Prabowo.

Ambiguitas politik tersebut membuat Partai Demokrat kehilangan banyak suara di satu sisi dan tidak mendapatkan tempat di dalam pemerintahan di sisi lain.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com