Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Ungkap Kemiskinan Tak Kunjung Tuntas akibat Prinsip Pukul Rata

Kompas.com - 23/02/2024, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu persoalan yang dianggap menyebabkan persoalan pengentasan kemiskinan tak kunjung tuntas ditengarai akibat pembagian atau alokasi bantuan yang menerapkan sistem "pukul rata", di setiap wilayah yang menjadi fokus program.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sistem itu tidak tepat diterapkan karena biaya hidup di wilayah satu dengan lainnya berbeda.

"Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya (anggaran) PKH (program keluarga harapan) itu mulai dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu, Merauke, Jawa sampai Papua itu beda sekali. Ada yang nilai uang di Papua dengan di sini kan beda sekali," kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan, di Istana Wapres RI, Kamis (22/2/2024), seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Menko PMK Sebut Anggaran Rp 496 Triliun Bukan untuk Bantuan Sosial, tapi Perlindungan Sosial

Muhadjir mengambil contoh pembangunan proyek gudang pangan di Distrik Sinak, Papua, yang bekerja sama dengan TNI.

Dia mengatakan, alokasi anggaran digelontorkan buat pembangunan gudang pangan itu tergolong tinggi jika dibanding pembangunan infrastruktur yang serupa di Pulau Jawa.

"Itu untuk bangunan yang kalau di Jawa hanya butuh (dana) kira-kira Rp 25 miliar, di sana Rp 70 miliar itu sebagai contoh saja," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Pesimistis Target Kemiskinan 6,5-7,5 Persen Tercapai


Muhadjir juga menyoroti perbedaan harga kebutuhan pokok seperti beras di Pulau Jawa dengan di Papua Pegunungan. Di Papua, kata dia, harga 1 kilogram beras berkisar Rp 40.000 sampai Rp 50.000.

Menurut data yang dimiliki Muhajdir, ada sebanyak 75 Kabupaten/Kota yang sejauh ini mengalami kemiskinan ekstrem dan dominan berada di kawasan timur Indonesia.

Persoalan pengentasan kemiskinan semakin rumit karena pengalokasian anggaran bantuan tidak dibuat beragam dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Baca juga: Soal Kasus Bullying, Menko PMK Ingatkan Guru Waspadai Geng di Sekolah

Pemerintah, kata Muhadjir, akan mengambil jalan menetapkan variasi anggaran untuk bantuan didasarkan pada wilayahnya.

Hal itu juga, kata dia, berdasarkan pada arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mulai menghitung perbedaan alokasi anggaran bantuan.

"Kemudian tadi yang jadi saran dari pak Presiden supaya sudah mulai menghitung perbedaan-perbedaan (atau) purchasing power variety masing-masing daerah," ucap Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 Amicus Curiae

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 Amicus Curiae

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies 'Selfie' Bareng Hotman Paris

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies "Selfie" Bareng Hotman Paris

Nasional
Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Nasional
Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Nasional
Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com