Menko PMK Ungkap Kemiskinan Tak Kunjung Tuntas akibat Prinsip Pukul Rata

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu persoalan yang dianggap menyebabkan persoalan pengentasan kemiskinan tak kunjung tuntas ditengarai akibat pembagian atau alokasi bantuan yang menerapkan sistem "pukul rata", di setiap wilayah yang menjadi fokus program.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sistem itu tidak tepat diterapkan karena biaya hidup di wilayah satu dengan lainnya berbeda.

"Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya (anggaran) PKH (program keluarga harapan) itu mulai dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu, Merauke, Jawa sampai Papua itu beda sekali. Ada yang nilai uang di Papua dengan di sini kan beda sekali," kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan, di Istana Wapres RI, Kamis (22/2/2024), seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Menko PMK Sebut Anggaran Rp 496 Triliun Bukan untuk Bantuan Sosial, tapi Perlindungan Sosial

Muhadjir mengambil contoh pembangunan proyek gudang pangan di Distrik Sinak, Papua, yang bekerja sama dengan TNI.

Dia mengatakan, alokasi anggaran digelontorkan buat pembangunan gudang pangan itu tergolong tinggi jika dibanding pembangunan infrastruktur yang serupa di Pulau Jawa.

"Itu untuk bangunan yang kalau di Jawa hanya butuh (dana) kira-kira Rp 25 miliar, di sana Rp 70 miliar itu sebagai contoh saja," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Pesimistis Target Kemiskinan 6,5-7,5 Persen Tercapai

Muhadjir juga menyoroti perbedaan harga kebutuhan pokok seperti beras di Pulau Jawa dengan di Papua Pegunungan. Di Papua, kata dia, harga 1 kilogram beras berkisar Rp 40.000 sampai Rp 50.000.

Menurut data yang dimiliki Muhajdir, ada sebanyak 75 Kabupaten/Kota yang sejauh ini mengalami kemiskinan ekstrem dan dominan berada di kawasan timur Indonesia.

Persoalan pengentasan kemiskinan semakin rumit karena pengalokasian anggaran bantuan tidak dibuat beragam dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Baca juga: Soal Kasus Bullying, Menko PMK Ingatkan Guru Waspadai Geng di Sekolah

Pemerintah, kata Muhadjir, akan mengambil jalan menetapkan variasi anggaran untuk bantuan didasarkan pada wilayahnya.

Hal itu juga, kata dia, berdasarkan pada arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mulai menghitung perbedaan alokasi anggaran bantuan.

"Kemudian tadi yang jadi saran dari pak Presiden supaya sudah mulai menghitung perbedaan-perbedaan (atau) purchasing power variety masing-masing daerah," ucap Muhadjir.