Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Kompas.com - 22/02/2024, 23:18 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menegaskan dorongan hak angket di DPR RI mengenai dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan ranahnya Mahkamah Konstitusi (MK).

"Soal hak angket, pandangan kami bahwa urusan sengketa pemilu ranahnya di Mahkamah Konstitusi," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Andi menyarakan agar pihak-pihak yang merasa bahwa Pilpres 2024 diduga berlangsung curang, agar diselesaikan melalui MK.

Baca juga: PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Untuk itu, ia juga menyarankan agar pihak-pihak tersebut sebisa mungkin menyertakan bukti-bukti yang cukup.

"Jadi kalau ada masalah-masalah tentang anggapan kecurangan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang cukup, bukan ditarik ke ranah politik di parlemen lalu bikin hak angket," imbuh dia.

Diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak serta partai politik (parpol) pengusung capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 melalui forum di DPR RI.

Baca juga: Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Ajakan itu pun disambut baik oleh Anies yang menyebutkan bahwa tiga parpol pengusungnya siap untuk merealisasikan wacana itu.

Terbaru, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan bahwa tiga partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR RI.

Di sisi lain, saat ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut tengah berencana untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh yang mendeklarasikan diri mendukung Anies-Muhaimin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com