Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Kompas.com - 22/02/2024, 23:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkap ada andil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di balik masuknya Demokrat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Andi mengatakan bahwa tawaran posisi menteri dari Jokowi kepada Demokrat sebetulnya datang secara tiba-tiba.

Pasalnya, pihaknya mengira Demokrat baru akan mendapat posisi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena berhasil membantu memenangkan keduanya.

"Pikiran kami kalau masuk pemerintahan dalam konteks 2024-2029. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari Pak Presiden Joko Widodo dan mungkin karena membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, bagi kami kalau ada panggilan negara tentu saja kita sambut dengan baik," kata Andi dalam Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Andi menuturkan, ketika tawaran itu datang, Ketua Umum Partai Demokrat langsung bertemu dengan Prabowo untuk berkonsultasi.

Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut mendorong langsung ke AHY agar masuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Faktor dorongan inilah yang menjadi andil Prabowo di balik bergabungnya Demokrat ke pemerintahan saat ini setelah sembilan tahun lamanya menempuh jalur oposisi.

Terlebih, kata dia, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merestui putra sulungnya menjadi seorang menteri.

"Mas AHY bertemu dengan Pak Prabowo, dan kemudian pada saat itu berkonsultasi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mendorong untuk masuk pemerintahan Pak Jokowi, dan Pak SBY merestui," ungkap dia.

Baca juga: Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Andi menambahkan, posisi Menteri ATR/BPN yang diemban AHY bukan lah jabatan yang sangat politis.

Menurutnya, jabatan yang ditempat AHY sepenuhnya lebih banyak memberikan pelayanan, mulai dari pelayanan sertifikasi tanah hingga pelayanan pemberantasan mafia tanah.

"Kebetulan posisinya menteri ATR ini pada dasarnya kementerian non-politik, lebih bersifat pelayanan, pelayanan sertifikasi tanah, pelayanan pemetaan tanah, pelayanan sengketa tanah, terutama pelayanan untuk menghadapi mafia tanah," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com