Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar "Soft Landing"

Kompas.com - 21/02/2024, 17:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, Presiden Joko Widodo membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing.

Menurut Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah.

"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: SBY Bersyukur AHY Masuk Kabinet Jokowi

Umam mengatakan, kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Terutama jika akhirnya PDI-P mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar dia.

Pengajar di Universitas Paramadina ini pun berpandangan, pelantikan AHY sebagai menteri adalah tanda bahwa Jokowi kini sudah lepas dari bayang-bayang PDI-P.

Sebab, Umam mengaku mendengar kabar bahwa AHY sudah lama dilirik oleh Jokowi untik menjadi menteri, tetapi tidak diberi lampu hijau oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Pesan Wapres untuk AHY yang jadi Menteri: Jangan Sampai Ada Mafia Tanah

"Pelantikan AHY sebagai menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi melantik AHY sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu pagi tadi.

AHY dilantik menjadi menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini bertugas sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com