Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Strategi Berantas Mafia Tanah, AHY: Kita Yakinkan Semua Taat Hukum

Kompas.com - 21/02/2024, 18:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, akan mencoba meyakinkan semua pihak untuk bisa taat kepada hukum.

Hal itu disampaikan AHY saat ditanya strateginya sebagai Menteri ATR/BPN baru untuk mengatasi para mafia tanah.

"Yang jelas, kita ingin untuk hadirkan kepastian hukum, kita perlu yakinkan agar semua taat hukum, jadi tidak boleh ada siapa pun di negeri kita secara terbuka dan tertutup melawan hukum," ujar AHY di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2/2024).

"Kita harus berpihak ke rakyat kecil, berpihak ke mereka yang ingin membangun di Indonesia, di tanah sendiri, jangan sampai karena perilaku praktik melawan hukum yang dilakukan oknum mafia tanah tadi menghambat semuanya. Saya pastikan itu akan dilakukan meneruskan apa yang dilakukan menteri yang sebelumnya," kata dia.

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar Soft Landing

AHY pun optimistis target reforma agraria bisa diselesaikan dalam delapan bulan terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Demokrat itu kemudian menjelaskan apa saja program yang akan dilakukan delapan bulan ke depan.


Hal yang akan ia lakukan antara lain sertifikasi tanah secara elektronik sebagai salah satu antisipasi kejahatan mafia tanah dan mengejar target penyelesaian 120 juta sertifikat tanah untuk masyarakat.

"Karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi (Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto), walaupun nanti sebagai Menko Polhukam berkenan enggak tetap saya ganggu," ujar AHY.

"Untuk saya minta pandangan-pandangan dan masukan-masukannya, karena ini kerja yang besar dan membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan para akademisi," kata dia.

Baca juga: SBY Bersyukur AHY Masuk Kabinet Jokowi

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN hari ini.

AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menko Polhukam.

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com