Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Strategi Berantas Mafia Tanah, AHY: Kita Yakinkan Semua Taat Hukum

Kompas.com - 21/02/2024, 18:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, akan mencoba meyakinkan semua pihak untuk bisa taat kepada hukum.

Hal itu disampaikan AHY saat ditanya strateginya sebagai Menteri ATR/BPN baru untuk mengatasi para mafia tanah.

"Yang jelas, kita ingin untuk hadirkan kepastian hukum, kita perlu yakinkan agar semua taat hukum, jadi tidak boleh ada siapa pun di negeri kita secara terbuka dan tertutup melawan hukum," ujar AHY di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2/2024).

"Kita harus berpihak ke rakyat kecil, berpihak ke mereka yang ingin membangun di Indonesia, di tanah sendiri, jangan sampai karena perilaku praktik melawan hukum yang dilakukan oknum mafia tanah tadi menghambat semuanya. Saya pastikan itu akan dilakukan meneruskan apa yang dilakukan menteri yang sebelumnya," kata dia.

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar Soft Landing

AHY pun optimistis target reforma agraria bisa diselesaikan dalam delapan bulan terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Demokrat itu kemudian menjelaskan apa saja program yang akan dilakukan delapan bulan ke depan.


Hal yang akan ia lakukan antara lain sertifikasi tanah secara elektronik sebagai salah satu antisipasi kejahatan mafia tanah dan mengejar target penyelesaian 120 juta sertifikat tanah untuk masyarakat.

"Karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi (Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto), walaupun nanti sebagai Menko Polhukam berkenan enggak tetap saya ganggu," ujar AHY.

"Untuk saya minta pandangan-pandangan dan masukan-masukannya, karena ini kerja yang besar dan membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan para akademisi," kata dia.

Baca juga: SBY Bersyukur AHY Masuk Kabinet Jokowi

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN hari ini.

AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menko Polhukam.

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com