Ditanya Strategi Berantas Mafia Tanah, AHY: Kita Yakinkan Semua Taat Hukum

Hal itu disampaikan AHY saat ditanya strateginya sebagai Menteri ATR/BPN baru untuk mengatasi para mafia tanah.

"Yang jelas, kita ingin untuk hadirkan kepastian hukum, kita perlu yakinkan agar semua taat hukum, jadi tidak boleh ada siapa pun di negeri kita secara terbuka dan tertutup melawan hukum," ujar AHY di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2/2024).

"Kita harus berpihak ke rakyat kecil, berpihak ke mereka yang ingin membangun di Indonesia, di tanah sendiri, jangan sampai karena perilaku praktik melawan hukum yang dilakukan oknum mafia tanah tadi menghambat semuanya. Saya pastikan itu akan dilakukan meneruskan apa yang dilakukan menteri yang sebelumnya," kata dia.

AHY pun optimistis target reforma agraria bisa diselesaikan dalam delapan bulan terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Demokrat itu kemudian menjelaskan apa saja program yang akan dilakukan delapan bulan ke depan.

Hal yang akan ia lakukan antara lain sertifikasi tanah secara elektronik sebagai salah satu antisipasi kejahatan mafia tanah dan mengejar target penyelesaian 120 juta sertifikat tanah untuk masyarakat.

"Karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi (Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto), walaupun nanti sebagai Menko Polhukam berkenan enggak tetap saya ganggu," ujar AHY.

"Untuk saya minta pandangan-pandangan dan masukan-masukannya, karena ini kerja yang besar dan membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan para akademisi," kata dia.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN hari ini.

AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menko Polhukam.

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024