Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Butuh "Back Up" Demokrat

Kompas.com - 21/02/2024, 16:33 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan back up atau bantuan, karena hubungannya yang renggang dengan PDI-P.

Oleh karenanya, Jokowi pun dinilai menarik Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke pemerintahannya sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Masuknya Demokrat ke pemerintah itu sebagai back up politik bagi Jokowi, karena saat ini PDIP tak lagi dukung Jokowi, walaupun masih ada di kabinet," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, Jokowi ke depannya juga akan berupaya mengamankan pemerintahannya hingga Oktober 2024.

Baca juga: AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi

Apalagi belakangan ini ramai isu yang menyerang Jokowi di antaranya soal pemakzulan presiden.

"Kita tahu dan sama-sama tahu, banyak isu yang menyerang Jokowi, soal pemakzulan, soal hak angket kecurangan, itu bisa dihalau dan dibendung dengan memperkuat pertahanan dikoalisi pemerintah dan parlemen," ucap dia.

Menurut Ujang, masuknya AHY ke kabinet Jokowi menunjukkan bahwa Kepala Negara ini ingin lepas dari bayang-bayang PDI-P.

"Kelihatannya hubungan Jokowi dengan PDIP makin keras. Dengan masuknya AHY di kabinet, Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang PDIP dan Megawati. Jokowi punya skema politik sendiri dan berbeda dengan Megawati," kata dia.

Baca juga: Akui Tak Punya Keahlian di Bidang Agraria, AHY: Saya Hadir dengan Niat Baik dan Dedikasi

Diketahui, pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, tadi siang.

Adapun AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com