Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kuda-kuda" PDI-P Menuju Oposisi Dinilai Sudah Solid, PKS Punya Kans Bermanuver

Kompas.com - 20/02/2024, 05:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghitungan suara sementara pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memperlihatkan ada kecenderungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menjadi oposisi.

PDI-P adalah salah satu partai politik yang mengusung calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan PKS adalah salah satu anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dari data penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (19/2/2024) pukul 20.00 WIB, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 24,25 persen atau 23,349,874 suara.

Baca juga: Soal Status Jokowi dan Gibran di PDI-P, Hasto: Kader Bukan dalam Bentuk KTA, tetapi Juga Sikap Politiknya

Sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,6 persen, atau 56, 424, 389 suara.

Sementara Ganjar-Mahfud memperoleh 17,14 persen atau 16,505,228 suara.

Di sisi lain, posisi PDI-P dan PKS dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sangat bertolak belakang.

Ketika PDI-P adalah sebagai partai penguasa selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, PKS menjadi oposisi selama 1 dasawarsa.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Akan tetapi, manuver politik Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024, ditambah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat batas usia capres-cawapres yang menjadi celah hukum dan memberi jalan anak sulungnya, Gibran, menjadi cawapres mendampingi Prabowo, membuat hubungannya dengan PDI-P retak.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, jika merunut sejarah, PDI-P pernah menjadi oposisi selama 1 dasawarsa. Tepatnya pada 2 periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jannus mengatakan, dengan melihat peta politik saat ini, kemungkinan PDI-P dan PKS berada dalam satu kubu oposisi sangat terbuka.

"Jadi jika keduanya memilih jalan oposisi setelah pemerintahan baru terbentuk, saya kira, sangat mungkin dan cukup masuk akal," kata Jannus saat dihubungi pada Senin (19/2/2024).

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Keberadaan oposisi, kata Jannus, sangat diperlukan sebagai penyeimbang dan kendali terhadap pemerintah atau eksekutif.


Sebab menurut dia, praktik demokrasi yang sehat adalah keseimbangan antara kekuatan oposisi pada legislatif dan eksekutif.

"Di sisi lain, keputusan pihak yang kalah untuk beroposisi sebenarnya diperlukan, terutama untuk menjaga irama demokrasi kita, agar lebih berimbang dan tidak terlalu 'executive heavy'," ujar Jannus.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com