Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Dinilai Gagal Manfaatkan Jokowi sebagai Figur Sentral

Kompas.com - 18/02/2024, 22:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gagal memanfaatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendulang suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu dikatakan Adi menanggapi hasil hitung sementara atau quick count yang memperlihatkan PSI masih di bawah 4 persen, atau di bawah batas ambang parlemen.

Adi mengatakan bahwa PSI telat “mengakuisisi” Jokowi.

“Ini telat, karena selama tiga bulan lamanya kampanye politik, ini gagal dikonversi sebagai sebuah elektabilitas partai,” kata Adi saat dihubungi, Minggu (18/2/2024).

Baca juga: Hasil Quick Count di Bawah 3 Persen, PSI Tetap Optimistis Lolos ke Senayan

Sekalipun Jokowi memiliki approval rating yang cukup tinggi, kata Adi, PSI gagal memperkenalkan masyarakat bahwa mereka bagian dari Jokowi.

Adapun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep merupakan Ketua Umum PSI.

“Karena waktu yang cukup singkat untuk memperkenalkan kepada masyarakat itu gagal, maka dipastikan orang tidak tahu kalau Jokowi itu sangat identik dengan PSI,” tutur Adi.

“Ini tentu sebagai bentuk kegagalan PSI menjadikan Jokowi sebagai figur sentral. Andai pemilihan anggota leglislatif tersisa 5-6 bulan lagi, mungkin PSI akan lolos efek dari Pak Jokowi,” kata Adi.

Masih rendahnya suara PSI juga menandakan PSI belum memiliki figur yang sentral.

Adi mencontohkan PDI-P dengan trah Soekarno dan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto.

“Caleg PSI dibanding caleg partai lain, khususnya yang sudah lolos di parlemen, memang kalah pamor, pengalaman, kalah kuat dan kalah segalanya. Jadi wajar di setiap daerah pemilihan, caleg PSI tidak terlampau kompetitif dan kuat,” tutur Adi.

Baca juga: Hasil Quick Count Indikator: PDI-P Unggul, PPP dan PSI Diprediksi Tak Lolos ke Senayan

Adi juga mengatakan, PSI tidak memilki jejaring atau networking dan resource politik yang merata dan terdistribusi di seluruh Indonesia.

“PSI itu hanya kelihatan kuat, hanya berdenyut di perkotaan sementara di desa-desa eksposure politiknya nyaris tidak pernah kelihatan,” kata Adi.

“Oleh karena itu, kalau kita membaca geografi politik di Indonesia, pemilihnya kan lebih banyak di desa dibandingkan dengan kota,” tutur dia.

Hasil quick count yang dilaksanakan sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara PSI di bawah 4 persen.

Salah satunya Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa PSI memperoleh suara 2,66 persen.

Hasil itu berdasarkan hasil quick count di 2.999 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah sampel 520.357 suara sah. Adapun margin of error 0,54 persen. 

Sementara itu, hasil quick count Litbang Kompas per Jumat (17/2/2024) pukul 18.26 WIB, menunjukkan perolehan suara PSI 2,82 persen.

Data yang terhimpun 99 persen. Metode menggunakan metodologi stratified random sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen.


Namun, PSI tetap optimistis lolos ke Senayan. Adapun ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen agar perwakilan suatu partai politik bisa menjadi anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Tetap optimistis (lolos ke Senayan)," kata Wakil Ketua Dewan PSI Grace Natalie melalui pesan singkatnya, Minggu.

Baca juga: Hasil Real Count DPRD DKI Jakarta Data 31,94 Persen: PDI-P Unggul, Diikuti PKS dan PSI

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Dedek Prayudi mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil real count.

"Kami masih menunggu hasil real count sambil mengawal suara," ucap Dedek, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com