Salin Artikel

PSI Dinilai Gagal Manfaatkan Jokowi sebagai Figur Sentral

Hal itu dikatakan Adi menanggapi hasil hitung sementara atau quick count yang memperlihatkan PSI masih di bawah 4 persen, atau di bawah batas ambang parlemen.

Adi mengatakan bahwa PSI telat “mengakuisisi” Jokowi.

“Ini telat, karena selama tiga bulan lamanya kampanye politik, ini gagal dikonversi sebagai sebuah elektabilitas partai,” kata Adi saat dihubungi, Minggu (18/2/2024).

Sekalipun Jokowi memiliki approval rating yang cukup tinggi, kata Adi, PSI gagal memperkenalkan masyarakat bahwa mereka bagian dari Jokowi.

Adapun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep merupakan Ketua Umum PSI.

“Karena waktu yang cukup singkat untuk memperkenalkan kepada masyarakat itu gagal, maka dipastikan orang tidak tahu kalau Jokowi itu sangat identik dengan PSI,” tutur Adi.

“Ini tentu sebagai bentuk kegagalan PSI menjadikan Jokowi sebagai figur sentral. Andai pemilihan anggota leglislatif tersisa 5-6 bulan lagi, mungkin PSI akan lolos efek dari Pak Jokowi,” kata Adi.

Masih rendahnya suara PSI juga menandakan PSI belum memiliki figur yang sentral.

Adi mencontohkan PDI-P dengan trah Soekarno dan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto.

“Caleg PSI dibanding caleg partai lain, khususnya yang sudah lolos di parlemen, memang kalah pamor, pengalaman, kalah kuat dan kalah segalanya. Jadi wajar di setiap daerah pemilihan, caleg PSI tidak terlampau kompetitif dan kuat,” tutur Adi.

Adi juga mengatakan, PSI tidak memilki jejaring atau networking dan resource politik yang merata dan terdistribusi di seluruh Indonesia.

“PSI itu hanya kelihatan kuat, hanya berdenyut di perkotaan sementara di desa-desa eksposure politiknya nyaris tidak pernah kelihatan,” kata Adi.

“Oleh karena itu, kalau kita membaca geografi politik di Indonesia, pemilihnya kan lebih banyak di desa dibandingkan dengan kota,” tutur dia.

Hasil quick count yang dilaksanakan sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara PSI di bawah 4 persen.

Salah satunya Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa PSI memperoleh suara 2,66 persen.

Hasil itu berdasarkan hasil quick count di 2.999 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah sampel 520.357 suara sah. Adapun margin of error 0,54 persen. 

Sementara itu, hasil quick count Litbang Kompas per Jumat (17/2/2024) pukul 18.26 WIB, menunjukkan perolehan suara PSI 2,82 persen.

Data yang terhimpun 99 persen. Metode menggunakan metodologi stratified random sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen.

"Tetap optimistis (lolos ke Senayan)," kata Wakil Ketua Dewan PSI Grace Natalie melalui pesan singkatnya, Minggu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Dedek Prayudi mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil real count.

"Kami masih menunggu hasil real count sambil mengawal suara," ucap Dedek, Minggu.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/18/22212951/psi-dinilai-gagal-manfaatkan-jokowi-sebagai-figur-sentral

Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke