Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil "Quick Count" di Bawah 3 Persen, PSI Tetap Optimistis Lolos ke Senayan

Kompas.com - 18/02/2024, 16:24 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tetap optimistis lolos ke Senayan meski hasil hitung sementara atau quick count menempatkan partainya di bawah 4 persen.

Diketahui, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen agar perwakilan suatu partai politik bisa menjadi anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Tetap optimistis (lolos ke Senayan)," kata Wakil Ketua Dewan PSI Grace Natalie melalui pesan singkatnya, Minggu (18/2/2024). 

Baca juga: Hasil Quick Count Indikator: PDI-P Unggul, PPP dan PSI Diprediksi Tak Lolos ke Senayan

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Dedek Prayudi mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil real count.

"Kami masih menunggu hasil real count sambil mengawal suara," ucap Dedek, Minggu.

Hasil quick count dilaksanakan sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara PSI di bawah 4 persen. Salah satunya Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa PSI memperoleh suara 2,66 persen.

Hasil itu berdasarkan hasil quick count di 2.999 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah sampel 520.357 suara sah. Margin of error 0,54 persen. 

Baca juga: Jokowi Panggil Wamen ATR/BPN yang Juga Sekjen PSI ke Istana

Sementara itu, hasil quick count Litbang Kompas per Jumat (17/2/2024) pukul 18.26 WIB, menunjukkan perolehan suara PSI 2,82 persen.

Data yang terhimpun 99 persen. Metode menggunakan metodologi stratified random sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com