Pelaku Pungli di Rutan KPK Dihukum Minta Maaf, Disiarkan di TV dan Dilihat Pegawai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan maaf secara langsung dan terbuka oleh para 78 pegawai rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat pungutan liar (Pungli) akan disiarkan di TV KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan, mulanya para pegawai yang memungut pungli itu akan membacakan permohonan maaf di hadapan pejabat pembina kepegawaian (PPK).

PPK dimaksud adalah Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa. Permintaan maaf itu kemudian direkam dan disiarkan.

“Begitu ya di dalam portal KPK dan bisa dilihat oleh seluruh pegawai KPK. Itu permintaan maaf secara terbuka langsung tadi,” ujar Albertina kepada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Dewas Sebut 90 Persen Tahanan KPK Beri Uang Pungli Ke Petugas Rutan

Dengan cara seperti itu, kata Albertina, maka pegawai KPK lainnya bisa melihat orang yang melakukan pelanggaran etik disanksi secara moral.

Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pegawai KPK lainnya. Mereka akan berpikir ulang jika hendak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik dan perilaku.

“Jadi kita dari Dewan Pengawas ini membiasakan budaya malu, kita malu untuk melakukan pelanggaran karena nanti seperti itu, itu pelaksanaannya nanti,” tutur Albertina.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui bahwa sanksi berupa permintaan maaf secara terbuka tidak begitu kuat untuk menimbulkan efek jera.

Padahal, para pelaku menerima uang pungli dari jutaan hingga ratusan juta rupiah.

Baca juga: Akui Sanksi Minta Maaf Pelaku Pungli di Rutan Tak Berat, Dewas KPK: Begitulah Kalau ASN

Namun, kata Tumpak, pihaknya hanya bisa menjatuhkan sanksi moral sebagai hukuman terberat bagi pegawai KPK yang melanggar etik.

“Jadi, jangan salahkan Dewas, memang sudah berubah, begitulah kalau ASN, ngerti enggak?” ujar Tumpak dalam konferensi pers di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Sebagai informasi, pada Kamis Dewas KPK membacakan putusan sidang etik 90 pegawai Rutan KPK yang terlibat pungli.

Perkara mereka dibagi menjadi 6 kluster yang berbeda-beda. Namun, secara umum materi perbuatan mereka sama yakni penerimaan uang menyangkut pemberian fasilitas kepada para tahanan korupsi.

Jumlah uang yang diterima para petugas rutan itu bervariasi, mulai dari jutaan, puluhan juta, hingga Rp 425 juta dalam kurun waktu yang berbeda.

Baca juga: Dewas Ungkap PNS Kemenkumham Jadi Dalang Pungli di Rutan KPK, Tentukan Tarif dan Tunjuk Pengepul

Dewas kemudian menjatuhkan sanksi etik berat kepada 78 pegawai berupa permintaan maaf secara terbuka.

Sementara, perkara 12 orang lainnya diserahkan ke Sekjen karena perbuatan mereka dilakukan ketika Dewas KPK belum dibentuk.

Kasus dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai Rp 4 miliar per Desember 2021 hingga Maret 2023.

Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan.

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp 6 miliar lebih dalam rentang waktu 2018-2023.

Adapun 3 pegawai KPK dijadwalkan menjalani sidang pada 16 Februari.