Koalisi atau Oposisi

Sebagai contoh, ketika eksekutif akan menjalankan program yang tidak tepat sasaran, maka legislatif dapat mengintervensi kebijakan tersebut.

Dalam hal pembuatan undang-undang, eksekutif dan legislatif memiliki peran yang sama pentingnya. Ada undang-undang yang merupakan pengajuan dari legislatif dan ada pula inisiatif eksekutif.

Dengan adanya oposisi, maka proses pembuatan undang-undang juga akan menjadi lebih objektif dan berpihak untuk kepentingan rakyat banyak.

Namun, adanya oposisi yang kuat memiliki dampak terhadap kecepatan kinerja pemerintah. Ada kemungkinan birokrasi menjadi sangat rigid dan mengurangi fleksibilitas eksekutif dalam melaksanakan program kerjanya akibat pengawasan dan resistensi dari oposisi.

Tentu analisa terhadap konsekuensi pilihan yang telah dijelaskan di atas belum tentu akan terjadi di dunia nyata. Bisa saja sistem demokrasi tanpa oposisi yang kuat, tetap memiliki sistem pengawasan kuat.

Bisa juga sistem oposisi kuat, tidak memengaruhi kecepatan kinerja pemerintah. Banyak variabel bebas lain yang harus dimasukkan ke dalam kalkulasi yang dapat memengaruhi variabel terikat tersebut.

Apapun keputusannya, selalu ada tradeoff dalam konsekuensi pilihan yang diambil. Terkadang kita tidak selalu memiliki pilihan yang terbaik, terkadang kita harus memilih yang terbaik yang bisa kita pilih.

Mari kita fokus kepada upaya membangun sistem demokrasi Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan guna mendukung Indonesia menjadi negara maju di masa yang akan datang. Salam demokrasi.