Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ungkap Alasan Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi soal Pelanggaran HAM

Kompas.com - 09/02/2024, 07:36 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan alasan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada debat capres tahun 2019 lalu.

Ganjar mengutip pernyataan Jokowi yang meminta agar masyarakat tak memilih pemimpin yang memiliki potongan otoriter dan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pernyataan Jokowi itu dikutip Ganjar dalam statement penutupnya di debat capres terakhir yang berlangsung Minggu (4/2/2024).

“Ya Pak Ganjar ini kan kemarin timnya Jokowi, termasuk kita-kita semua ini lah, di pilpres kemarin semua ada kan, di belakang Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi. Jadi, saya kira kalau kemudian Pak Ganjar ingatkan itu penting, karena bagaimana pun Pak Jokowi sampai hari ini dia adalah Presiden Republik Indonesia,” tutur Komarudin pada program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Ingin Jokowi Waspadai Pihak di Sekelilingnya, PDI-P: Jangan Terlalu Percaya, Bisa Kecewa

“Jadi mengingatkan kembali, ‘Ini loh yang Bapak katakan kemarin jangan Bapak lupa,’ Karena apa? Tugas pemimpin itu harus pastikan satu kata dengan perbuatan, jadi apa yang dikatakan kemarin harus jadi teladan dan contoh jadi generasi-generasi muda kita,” sambung dia.

Menurut dia, Jokowi saat ini kerap menunjukkan pada publik bahwa ia berpihak pada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Salah satu ukurannya, lanjut Komarudin, respons Jokowi yang mengatakan bahwa debat capres terlalu menyerang persoalan pribadi ketika dalam salah satu debat capres, program food estate atau lumbung pangan dan lahan kepemilikan Prabowo dibahas.

“Padahal dulu Pak Jokowi pakai itu, waktu perdebatan (statemen itu dipakai) tapi sekarang (bagaimana)? Pak Ganjar wajar kalau mengingatkan itu. Karena kemarin kita ini kan sama-sama Pak Jokowi berjuang dan Pak Jokowi waktu itu bahwa rakyat tidak boleh pilih Pak Prabowo karena ini, ini, ini,” tutur dia.

Baca juga: Tiga Rektor Mengaku Diminta Bikin Video Apresiasi Jokowi, Pengamat: Semua Instrumen Digunakan Penguasa

Terakhir, ia mengaku sulit menerima sikap politik Jokowi saat ini yang dinilainya lebih condong mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, karier politik Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI tak lepas dari peran besar PDI-P.

“Meskipun (Jokowi dulu) tidak menyuruh langsung, tapi kan (Jokowi) menyampaikan ini kan masalah-masalahnya Pak Prabowo. Tapi, aneh bin ajaib sekarang dia gabung ke sana lalu menyerang kembali kita yang kemarin berdarah-berdarah berjuang untuk dia,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com