Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar dan Walhi Singgung Perbaikan Lingkungan Hidup Tak Terwujud di Rezim Jokowi

Kompas.com - 09/02/2024, 05:11 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyinggung perbaikan lingkungan hidup tak terwujud selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertandang ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Ganjar dan Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi sama-samamengungkit bahwa Jokowi juga pernah bertandang dan menerima masukan Walhi sebelum pertama kali menjadi capres.

"Ya karena enggak terwujud (oleh Jokowi) makanya (capres) diundang lagi, harapannya kan berharap pada pemimpin-pemimpin berikutnya yang memimpin," kata Ganjar.

"Kenapa kemarin tidak jalan karena macam-macam, umpama tadi kalau kita bicara salah satunya tambang, itu ceritanya jadi satu saja (masalahnya), governance-nya tidak berjalan dengan baik," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Sambangi Walhi, Diskusi Review Izin Tambang dan Sawit hingga Hilirisasi Rempah

Ganjar menyinggung bahwa untuk menciptakan tata kelola perbaikan lingkungan hidup yang baik, maka ada empat faktor yang mesti dibenahi, yakni regulasi, kelembagaan, sistem, dan aktor politiknya.

Ganjar mengakui bahwa perbaikan tata kelola lingkungan hidup memang tak mudah dilakukan karena empat faktor itu harus berjalan beriringan.

"Ada kok aktor yang bagus, sudah duduk (menjabat), kepleset juga dia kan, terlibat problem. Tidak ada yang jalan 100 persen seperti mimpi kita. Tapi jangan terlalu jauh, mesti ada improvement yang makin bagus untuk bisa memperbaiki situasi," kata Ganjar.

"Kadang-kadang kelembagaan bagus, sistemnya akan bagus. Aktornya jelek, bengkok. Belum kalau kemudian itu dititipi A, B, C, D, begitu kan ceritanya," ujarnya lagi.

Baca juga: Megawati Ajak Rakyat Pilih Ganjar: Capres Rambut Putih, kalau Berubah Hitam Pilih yang Paling Ganteng

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menyinggung soal ESG (enviroment, social, governance) yang seharusnya bisa menjadi tolok ukur perbaikan tata kelola lingkungan hidup.

"Selebihnya apa? Dikontrol, kalau itu tidak berjalan ya jelek," kata Ganjar.

Senada dengan Ganjar, Zenzi juga menyinggung hal serupa. Dia mengkritik paradigma ekonomi rezim Jokowi yang berdampak buruk bagi lingkungan karena berfokus pada bisnis ekstraktif termasuk sebagian besar di antaranya tambang dan sawit.

Zenzi juga menyarankan moratorium pemberian izin baru untuk usaha tambang dan meninjau ulang izin-izin yang telah diberikan sejauh ini.

"Tadi, di dalam kami sampaikan juga dengan Pak Ganjar, kami menerima Pak Ganjar karena dulu juga sembilan tahun yang lalu Jokowi ketika mencalon presiden juga datang ke mari," kata Zenzi.

"Kalau kita masih membicarakan masalah lingkungan masalah sumber daya alam saat ini, artinya Jokowi sembilan tahun ini gagal menyelamatkan lingkungan di Indonesia, gagal melindungi hak rakyat, dan gagal merumuskan pembangunan ekonomi yang dapat melindungi lingkungan di Indonesia," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Pernyataan Ahok Terkait Jokowi, Ganjar: Intinya Ingin Bantu Saya, Beliau Punya Karakter Sendiri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com