JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang meminta sejumlah rektor untuk membuat video berisi pujian kepada Presiden Joko Widodo.
"Apa urusan Polri oknumnnya tiba-tiba telepon rektor, kemudian kasih contoh harus membuat ucapan-ucapan seperti ini, harus kasih video dengan ucapan seperti ini," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Menurut Hasto, intervensi aparat itu adalah salah satu distorsi politik yang sedang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: Rektor Atma Jaya Yogyakarta Juga Diminta Buat Video Testimoni Jokowi
Sebab, intervensi terhadap kampus yang punya kebebasan akademik bukanlah hal yang sejalan dengan prinsip demokrasi.
"Ini bukan demokrasi, di dalam tradisi apa pun, mau demokrasi liberal, mau demokrasi sosialis, enggak ada intervensi dengan cara seperti itu, memaksa perguruan tinggi yang punya kebehasan akademik," kata dia.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini berpendapat, upaya menekan para akademisi itu bisa saja menyulut gelombang unjuk rasa dari para mahasiswa.
"Bagi saya ketika kita juga dari kalangan kampus melihat dosen-dosen kita mulai ditekan, kemudian rektor mulai ditekan, ini untung saja perguruan tinggi mahasiswa masih libur, kalau enggak libur sudah bergerak," ujar Hasto.
Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Polisi Minta Rektor Bikin Video Testimoni Puji Jokowi, Pengamat: Mengonfirmasi Polri Tidak Netral
Dalam permintaan yang disampaikan melalui WhatsApp itu, Hindarto diminta menyampaikan tiga hal.
"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya saat dihubungi kompas.com, Selasa (6/2/2024).
Oknum tersebut memintanya untuk membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan.
Hindarto menolak membuat video testimoni untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi karena harus menyuarakan kebenaran.
"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran," kata dia.
Baca juga: Kata Wakapolri soal Dugaan Rektor Unika Disuruh Buat Video Testimoni Apresiasi Kinerja Jokowi
Hindarto menegaskan bahwa posisi Kampus Unika netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024.
"Kami posisinya netral, lalu harusnya demokrasi tanda petik tidak melibatkan kekuasaan. Jadi, itu saja yang kami resahkan dan suarakan," papar dia.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengakui bahwa pihaknya meminta video dari para tokoh-tokoh di Semarang, salah satunya Rektor Unika, untuk menyerukan pemilu damai.
Hal itu disebutkan sebagai program cooling system untuk mewujudkan situasi kondusif menjelang pemilu serentak pada 14 Februari mendatang.
"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, termasuk civitas akademi untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini," kata Irwan, Selasa.
Irwan menegaskan, permintaan video tersebut tidak ada permintaan soal apresiasi kinerja Presiden Jokowi, terlebih soal ajakan untuk mendukung paslon capres-cawapres tertentu.
"Tidak ada sama sekali (permintaan video soal testimoni presiden). Kami sampaikan video itu hanya merupakan media dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya (soal pemilu damai)," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.