Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rektor Diminta Polisi Bikin Video Testimoni soal Jokowi, Hasto PDI-P: Apa Urusan Polri?

Kompas.com - 07/02/2024, 17:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang meminta sejumlah rektor untuk membuat video berisi pujian kepada Presiden Joko Widodo.

"Apa urusan Polri oknumnnya tiba-tiba telepon rektor, kemudian kasih contoh harus membuat ucapan-ucapan seperti ini, harus kasih video dengan ucapan seperti ini," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Menurut Hasto, intervensi aparat itu adalah salah satu distorsi politik yang sedang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Rektor Atma Jaya Yogyakarta Juga Diminta Buat Video Testimoni Jokowi

Sebab, intervensi terhadap kampus yang punya kebebasan akademik bukanlah hal yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

"Ini bukan demokrasi, di dalam tradisi apa pun, mau demokrasi liberal, mau demokrasi sosialis, enggak ada intervensi dengan cara seperti itu, memaksa perguruan tinggi yang punya kebehasan akademik," kata dia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini berpendapat, upaya menekan para akademisi itu bisa saja menyulut gelombang unjuk rasa dari para mahasiswa.

"Bagi saya ketika kita juga dari kalangan kampus melihat dosen-dosen kita mulai ditekan, kemudian rektor mulai ditekan, ini untung saja perguruan tinggi mahasiswa masih libur, kalau enggak libur sudah bergerak," ujar Hasto.

Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Polisi Minta Rektor Bikin Video Testimoni Puji Jokowi, Pengamat: Mengonfirmasi Polri Tidak Netral

Dalam permintaan yang disampaikan melalui WhatsApp itu, Hindarto diminta menyampaikan tiga hal.

"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya saat dihubungi kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Oknum tersebut memintanya untuk membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan.

Hindarto menolak membuat video testimoni untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi karena harus menyuarakan kebenaran.

"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran," kata dia.

Baca juga: Kata Wakapolri soal Dugaan Rektor Unika Disuruh Buat Video Testimoni Apresiasi Kinerja Jokowi

Hindarto menegaskan bahwa posisi Kampus Unika netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024.

"Kami posisinya netral, lalu harusnya demokrasi tanda petik tidak melibatkan kekuasaan. Jadi, itu saja yang kami resahkan dan suarakan," papar dia.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengakui bahwa pihaknya meminta video dari para tokoh-tokoh di Semarang, salah satunya Rektor Unika, untuk menyerukan pemilu damai.


Hal itu disebutkan sebagai program cooling system untuk mewujudkan situasi kondusif menjelang pemilu serentak pada 14 Februari mendatang.

"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, termasuk civitas akademi untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini," kata Irwan, Selasa.

Irwan menegaskan, permintaan video tersebut tidak ada permintaan soal apresiasi kinerja Presiden Jokowi, terlebih soal ajakan untuk mendukung paslon capres-cawapres tertentu.

"Tidak ada sama sekali (permintaan video soal testimoni presiden). Kami sampaikan video itu hanya merupakan media dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya (soal pemilu damai)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com