Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Minta Rektor Bikin Video Testimoni Puji Jokowi, Pengamat: Mengonfirmasi Polri Tidak Netral

Kompas.com - 07/02/2024, 10:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai polisi telah mengintimidasi kebebasan berpendapat kampus dengan menelepon rektor-rektor universitas di kawasan Jawa Tengah untuk membuat video testimoni soal Presiden Joko Widodo.

"Upaya-upaya tersebut tentu bisa disebut sebagai intimidasi pada kebebasan berpendapat akademis," ujar Bambang saat dimintai konfirmasi, Rabu (7/2/2024).

Menurut Bambang, tindakan yang polisi lakukan ini menjadi blunder bagi Polri.

Sebab, dengan tindakan tersebut, kata Bambang, maka mengonfirmasi bahwa Polri tidak netral di Pemilu 2024.

"Itu akan menjadi blunder bagi kepolisian dan mengkonfirmasi ketidaknetralan aparatur negara dalam pemilu yang sudah dipersepsi masyarakat selama ini," tuturnya.

Baca juga: Akui Minta Video ke Para Rektor, Polda Jateng: Cooling System Jelang Pemilu

Bambang mengungkit budaya komando di kepolisian yang masih kental hingga saat ini.

Dia yakin jajaran di Polda Jateng hanya menjalankan perintah atasan karena harus 'tegak lurus'.

"Budaya komando di kepolisian itu masih kental. Demikian juga dengan upaya mendatangi kampus-kampus untuk memberi arahan-arahan tertentu. Bagi sebagian besar anggota kepolisian, pasti memahami bahwa kampus adalah wilayah intelektual yang sangat memahami kondisi sosial politik yang terjadi saat ini," jelas Bambang.

"Tetapi mereka tetap 'tegak lurus' yang bisa diartikan taat buta pada perintah atasan. Tak mungkin mereka melakukan atas inisiatif sendiri tanpa perintah elite kepolisian," imbuhnya.

Pembelaan Polda Jateng

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu buka suara soal permintaan video testimoni kepada sejumlah rektor di Jawa Tengah. 

Salah satu yang sudah mengakui diminta membuat video testimoni adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Satake menegaskan, permintaan video itu merupakan upaya program cooling system dari para tokoh dan akademisi untuk mengampanyekan pemilu damai dan menjaga kondusivitas menjelang hari pencoblosan pemilu serentak.

"Jadi pada satu sisi bahwa tujuannya dalam rangka pemilu ini tadi disampaikan melaksanakan kegiatan cooling system kepada beberapa tokoh baik agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompeten untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib," ujar Satake, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Heboh soal Rektor Unika Soegijapranata Diminta Buat Video Apresiasi Jokowi dan Pengakuan Polisi

Dalam praktiknya, permintaan video kepada para tokoh di Semarang itu dilakukan petugas yang bekerja di bawah Polrestabes Semarang.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com