Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke Polda DIY, Butet: Polisi Yogya Sahabat Seniman, "Wagu" kalau Diperiksa Kawan Sendiri

Kompas.com - 05/02/2024, 17:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan dan seniman Butet Kartaredjasa menanggapi pelaporan dirinya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh Relawan Pro Jokowi (Projo) DIY.

Butet bilang, anggota kepolisian Polda DIY merupakan kawan-kawannya. Aneh jika nantinya ia diperiksa oleh rekan sendiri.

“Lha kalau sampai saya diperiksa Polda DIY, kan saya ketemu kawan sendiri, polisi-polisi Yogya itu sahabat-sahabat para seniman,” kata Butet dalam video yang diterima oleh Kompas.com, Senin (5/2/2024).

Moso nanti ketemuan jadi situasinya formal, wagu, sama sekali enggak lucu,” lanjutnya sambil tertawa.

Menurut Butet, akan lebih baik lagi jika polisi memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut.

“Kalau keputusan kepolisian kemudian menghentikan kasus saya, itu jauh lebih baik, karena saya dan kawan-kawan kepolisian di Yogya, dengan Kapolda Yogya, sudah bikin komitmen, tidak bikin Yogya berisik, tapi Yogya yang asik,” ujarnya.

Baca juga: Ketum Projo Budi Arie Sebut Jokowi Minta Laporan terhadap Butet Kartaredjasa Dicabut

Butet pun berterima kasih ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketum Projo, Budi Arie Setiadi, yang telah memenuhi instruksi Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan jajaran Relawan Projo mencabut laporan di kepolisian.

Namun, menurutnya, itu belum cukup. Mestinya, laporan yang dicabut dari kepolisian bukan hanya yang terkait kasusnya, tetapi juga kasus yang melibatkan politikus Partai Perindo Aiman Witjaksono dan pegiat media sosial Palti Hutabarat.

Butet menyebut, orang-orang yang dilaporkan itu sebenarnya tengah bergerak menegakkan demokrasi dan konstitusi.

“Perintah pak Jokowi (untuk mencabut laporan) itu bermakna juga supaya relawan-relawan itu jangan cuma sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada Presiden, stop cari muka,” katanya.

Butet lantas menyinggung sikap kritis guru-guru besar sejumlah universitas di Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi baru-baru ini. Dia yakin, pernyataan sikap tersebut bukan untuk mendongkrak elektoral pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

Justru, kata Butet, dengan mengkritisi Jokowi, dirinya dan para akademisi tengah mengingatkan Presiden untuk tetap berada di jalan demokrasi dan tidak mengkhianati konstitusi. Butet bilang, sikap ini merupakan bentuk cinta rakyat terhadap Kepala Negara.

“Terima kasih, Pak Jokowi, kita tetap berteman. Tapi, kalau Pak Jokowi dan kawan-kawan tetap tidak mempedulikan demokrasi, berarti maaf, Pak, kita konsisten ya tetap bersebrangan,” kata Butet.

“Enggak apa-apa di tahun politik bersebrangan secara politik, enggak masalah, kita tetap berteman sebagai manusia,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Budi Arie Setiadi menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta agar pihaknya mencabut pelaporan terhadap Butet Kartaredjasa di Polda DIY. Oleh karenanya, Budi meminta jajarannya agar mencabut laporan tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com