Salin Artikel

Dilaporkan ke Polda DIY, Butet: Polisi Yogya Sahabat Seniman, "Wagu" kalau Diperiksa Kawan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan dan seniman Butet Kartaredjasa menanggapi pelaporan dirinya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh Relawan Pro Jokowi (Projo) DIY.

Butet bilang, anggota kepolisian Polda DIY merupakan kawan-kawannya. Aneh jika nantinya ia diperiksa oleh rekan sendiri.

“Lha kalau sampai saya diperiksa Polda DIY, kan saya ketemu kawan sendiri, polisi-polisi Yogya itu sahabat-sahabat para seniman,” kata Butet dalam video yang diterima oleh Kompas.com, Senin (5/2/2024).

“Moso nanti ketemuan jadi situasinya formal, wagu, sama sekali enggak lucu,” lanjutnya sambil tertawa.

Menurut Butet, akan lebih baik lagi jika polisi memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut.

“Kalau keputusan kepolisian kemudian menghentikan kasus saya, itu jauh lebih baik, karena saya dan kawan-kawan kepolisian di Yogya, dengan Kapolda Yogya, sudah bikin komitmen, tidak bikin Yogya berisik, tapi Yogya yang asik,” ujarnya.

Butet pun berterima kasih ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketum Projo, Budi Arie Setiadi, yang telah memenuhi instruksi Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan jajaran Relawan Projo mencabut laporan di kepolisian.

Namun, menurutnya, itu belum cukup. Mestinya, laporan yang dicabut dari kepolisian bukan hanya yang terkait kasusnya, tetapi juga kasus yang melibatkan politikus Partai Perindo Aiman Witjaksono dan pegiat media sosial Palti Hutabarat.

Butet menyebut, orang-orang yang dilaporkan itu sebenarnya tengah bergerak menegakkan demokrasi dan konstitusi.

“Perintah pak Jokowi (untuk mencabut laporan) itu bermakna juga supaya relawan-relawan itu jangan cuma sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada Presiden, stop cari muka,” katanya.

Butet lantas menyinggung sikap kritis guru-guru besar sejumlah universitas di Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi baru-baru ini. Dia yakin, pernyataan sikap tersebut bukan untuk mendongkrak elektoral pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

“Terima kasih, Pak Jokowi, kita tetap berteman. Tapi, kalau Pak Jokowi dan kawan-kawan tetap tidak mempedulikan demokrasi, berarti maaf, Pak, kita konsisten ya tetap bersebrangan,” kata Butet.

“Enggak apa-apa di tahun politik bersebrangan secara politik, enggak masalah, kita tetap berteman sebagai manusia,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Budi Arie Setiadi menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta agar pihaknya mencabut pelaporan terhadap Butet Kartaredjasa di Polda DIY. Oleh karenanya, Budi meminta jajarannya agar mencabut laporan tersebut.

“Jangan bikin ramai di publik. Saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja, tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi, Pak Butet itu kan kawan kita sendiri," kata Budi Arie menirukan penjelasan Presiden Jokowi sebagaimana dilansir siaran pers ProJo pada Senin (5/2/2024).

Adapun Relawan ProJo DIY melaporkan Butet Kartaredjasa ke Polda DIY atas dugaan mengucapkan kata-kata yang menghina Presiden Joko Widodo saat Hajatan Rakyat untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Alun-alun Wates, Kulon Progo.

Laporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/114/I/2024/SPKT/Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Tertulis sebagai pelapor adalah Aris Widihartanto.

Di dalam surat tanda penerimaan laporan tertulis bahwa pelapor melihat video yang isinya Butet Kartaredjasa sedang orasi mengucapkan kata-kata yang menghina Presiden Jokowi dengan mengucapkan kata-kata (asu dan wedus).

Projo DIY menilai kata-kata Butet Kertaredjasa di Hajatan Rakyat untuk Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Alun-alun Wates, Kulon Progo merupakan bentuk menghina terhadap Presiden Jokowi.

"Hari ini kita melaporkan Mas Butet Kartaredjasa pada saat acara tanggal 28 Januari kemarin di Alun-alun Wates, Kulon Progo," ujar Ketua Projo DIY Aris Widihartanto saat ditemui di Mapolda DIY pada Selasa, 30 Januari 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/17413621/dilaporkan-ke-polda-diy-butet-polisi-yogya-sahabat-seniman-wagu-kalau

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke