Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ganjar-Anies Kompak Pakai Pernyataan Jokowi di Debat Pilpres 2024...

Kompas.com - 05/02/2024, 16:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesi terakhir debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar pada Minggu (4/2/2024) menjadi sorotan saat calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan pernyataan penutup.

Dalam pernyataannya, Ganjar mengaku sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang melanggar hak asasi manusia (HAM), berpotongan diktator, serta punya rekam jejak masalah korupsi.

Ganjar mengatakan, pesan itu disampaikan Jokowi lima tahun lalu pada debat Pilpres 2019 saat menjadi capres.

"lima tahun yang lalu dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo, beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM," kata Ganjar dalam debat kelima yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi, saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Periode 2003-2019 Ingatkan Jokowi Perbaiki Tata Kelola Bansos

Politikus PDI-P itu mengatakan, kriteria yang disampaikan Jokowi lima tahun lalu hendaknya menjadi pegangan rakyat untuk memilih pemimpin pada Pilpres 2024.

Ganjar pun berpesan supaya rakyat memilih kandidat yang konsisten, visioner, mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan.

"Selanjutnya kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik, kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia, sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu," kata Ganjar.

Dia menyebutkan, publik harus menjaga agar demokrasi tetap berada pada jalur yang benar dan jangan sampai korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali tumbuh subur di Indonesia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun berjanji tidak bakal mengecewakan rakyat apabila terpilih sebagai presiden kelak.

"Kita mulai sebuah era baru Indonesia era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan, no one left behind, dan kita memasuki era gotong-royong menuju Indonesia unggul," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar: 5 Tahun Lalu, Jokowi Ingatkan Jangan Pilih Calon yang Punya Rekam Jejak Pelanggar HAM

Jokowi pernah tegaskan tak punya rekam jejak pelanggar HAM

Dilansir arsip pemberitaan Kompas.com pada 2019 lalu, Presiden Jokowi memang pernah menegaskan tidak punya rekam jejak soal pelanggaran HAM.

Saat itu, Jokowi sedang berstatus sebagai capres yang didampingi calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin dan menjadi peserta Pilpres 2019 sedang mengikuti debat kelima pilpres pada 13 April 2019.

Sebagaimana diketahui, dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan rival dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mula-mula, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta menyampaikan pernyataan penutup yang menyejukkan serta menyampaikan hal positif tentang lawan debat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com