Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Debat, Ganjar Ungkit Butet yang Mengaku Diintimidasi: Pemerintah Mesti Dikritik, Pemerintah Mesti Waras

Kompas.com - 04/02/2024, 20:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, pemerintah semestinya cukup memfasilitasi para pelaku seni budaya untuk melakukan kegiatan mereka tanpa harus ikut campur.

Menurut Ganjar, pola seperti itu akan membuat seni dan budaya tumbuh dan pemerintah dapat melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan.

"Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat, birokrat itu cukup fasilitasi saja dan para pelaku seni budayawan yang mengerjakan," kata Ganjar dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Soal Upaya Preventif-Promotif Perpanjang Angka Harapan Hidup, Ganjar: Masyarakat Harus Sadar Hidup Sehat

Mantan gubernur Jawa Tengah itu menuturkan, pemerintah mesti membiarkan para pelaku seni dan budaya untuk mengurus kepentingan mereka masing-masing.

"Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta penulis buku, semuanya sehingga terhadap mereka perlu dilindungi," kata Ganjar.

Ketika pelaku seni menunjukkan ekspresinya, kata dia, pemerintah juga tidak perlu takut.

Ia menyinggung kasus budayawan Butet Kertaredjasa yang mengaku diintimidasi aparat untuk tidak berbicara politik dalam satu pentasnya.

Menurut Ganjar, hal itu tidak benar karena pemerintah semestinya mau untuk menerima kritik dari para seniman.

"Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track, dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya dengan budayanya," ujar dia.

Politikus PDI-P itu pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur terhadap kegiatan seni yang dilakukan para seniman dan budayawan.

Baca juga: Debat Capres Terakhir, Ganjar Ungkit Kritik Tokoh sampai Kampus soal Praktik Demokrasi

"Kita cukup fasilitasi, mereka yang akan mengerjakan, begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com