Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Mahfud ke Jajaran Kemenko Polhukam, Tidak Boleh Ikut-ikutan Politik dan Harus Netral

Kompas.com - 02/02/2024, 12:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sempat menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat berpamitan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Pesan-pesan itu dia sampaikan sebelum mengemas barang-barangnya di kantor. Ia diketahui telah bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyatakan mundur pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpesan agar jajarannya netral di tahun politik. Pesan ini juga dia sampaikan pada 20 Oktober 2023, tepat dua hari setelah mendaftar sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.

Baca juga: Tak Percaya dengan Narasi Keberlanjutan dan Perubahan, Mahfud: Bagi Saya Perbaikan

"Tanggal 20 Oktober hari Jumat kita berkumpul di sini, saya kumpulkan saudara, saya menyatakan Kemenko Polhukam, pegawainya, dari atas sampe ke bawah tidak boleh ikut-ikutan politik, harus netral," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jumat.

Ia meminta jajaran Kemenko Polhukam tidak turut memihak maupun condong kepadanya di tahun politik. Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Mahfud, harus netral dan tidak boleh berkampanye.

"Pun yang tidak suka mungkin dukung calon lain, tidak juga ditunjukkan di sini. Ini kantor Kemenko Polhukam. Itu yang saya lakukan pertama ketika dulu saya dinyatakan sebagai calon wakil presiden secara resmi oleh KPU," ungkap Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan alasan mundur sebagai Menko.

Mantan anggota DPR RI ini memilih mundur untuk menghindari konflik kepentingan saat berkampanye di beberapa wilayah.


Ia tidak memungkiri, sulit membedakan statusnya sebagai Menko Polhukam atau sebagai cawapres saat berkunjung maupun melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah.

Pasalnya, beberapa masyarakat sempat berteriak dan memanggil Mahfud sebagai calon wakil presiden. Terlebih, Mahfud harus mengurus cuti setiap minggu sehingga beberapa pekerjaan di kantor harus ditinggalkan.

"Kalau saya pergi kampanye, pasti cuti. Saya masak tiap minggu bikin surat cuti. Ndak enak. Tiap minggu cuti untuk kampanye," ungkapnya.

Baca juga: Mahfud Dengar Isu Menteri dan Bupati Dipanggil Aparat Hukum jika Beda Pilihan Capres

Namun ia memastikan hingga akhir jabatannya, tidak pernah menggunakan fasilitas kantor kecuali pengamanan yang melekat kepadanya.

"Kecuali yang melekat ke pejabat itu orang misal ajudan, itu pakai. Karena itu tetap dipakai mulai dari presiden hingga pejabat tertentu, itu boleh dengan tugas profesional mereka," jelasnya.

Sebagai informasi, Mahfud MD resmi mundur usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024) sore. Hari ini, Mahfud menyempatkan diri untuk berpamitan dan mengemas barang-barangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com