Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Hasto soal Menteri Diperiksa Sebelum Rapat Kabinet

Kompas.com - 31/01/2024, 11:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah kabar bahwa menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Maju diperiksa sebelum mengikuti rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Menurut Ari, semua teknis pengamanan sebelum rapat berjalan seperti biasa sesuai standar Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres," ujar Ari ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Hasto Ungkap Suasana Ratas Kabinet Tak Nyaman Lagi, Pratikno: Semua Ngobrol, Tertawa seperti Biasa

Ari kemudian menjelaskan, bahwa akhir-akhir ini terlihat ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet Presiden Jokowi.

Antara lain mulai dari isu kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan sidang tim penilaian akhir (TPA), menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur.

"Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita/narasi, seolah-olah para menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yg sesungguhnya," tegasnya.

"Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri ngeriung, saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain," lanjut Ari

Baca juga: Hasto Bicara soal Nasib Jokowi Usai Lengser pada 20 Oktober

Ari pun menekankan bahwa tidak ada suasana pemilu yang terbawa di dalam rapat-rapat kabinet.

Terlebih, menurut dia, menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab.

Selain itu, silaturahim antarmenteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu.

"Proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas. Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung," kata Ari.

"Semua isu kebijakan dibahas diatas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden," tambahnya.


Sebelumnya, cerita soal suasana rapat menteri yang tidak nyaman dan adanya pemeriksaan sebelum rapat diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Hasto menuturkan hal tersebut menurut penjelasan Mensos Tri Rismaharini.

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto pun menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Risma.

Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P. PDI-P merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Di sisi lain, Jokowi diyakini mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Baca juga: Hasto Ungkap Cerita Risma soal Suasana Kabinet Jokowi: Ada Unsur Ketidaknyamanan

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Atas curhatan Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengkhawatirkan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi tak lagi seperti dulu.

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan," pungkasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com