Hasto: Pengganti Mahfud di Menko Polhukam Jangan Tumbuhkan Intimidasi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto berharap sosok pengganti Mahfud MD pada posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) harus satu padu untuk menegakkan demokrasi dan hukum sebagaimana telah dilakukan Mahfud.

Ia tidak ingin, sosok pengganti Mahfud justru malah menumbuhkan adanya praktik-praktik intimidasi baru seperti yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Siapa pun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan. Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Ungkap Isi Pertemuan dengan Mahfud MD, Mensesneg: Belum Serahkan Surat Pengunduran Diri

Menurut Hasto, Mahfud adalah pendekar hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menko Polhukam.

Ia pun menitipkan pesan bagi pengganti Mahfud di posisi tersebut, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jauh dari kecurangan dan intimidasi.

Mahfud, jelas Hasto, tengah menyelesaikan sejumlah tugasnya sebagai Menkopolhukam.

Salah satu tugas tersebut, diakuinya adalah mengawal Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Selain itu, persoalan kasus hukum yang menimpa masyarakat luas juga sedang diselesaikan Mahfud.

"Persoalan Rempang misalnya, memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya memberikan rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria, terhadap kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya. Sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk dapat diselesaikan," ungkap Sekjen PDI-P ini.

Baca juga: Megawati Sudah Lama Restui Mahfud Mundur dari Menteri Jokowi

Mahfud, menurut Hasto, juga sudah menemui Ketua Umum PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai partai politik pengusung terkait rencana pengunduran diri dari Menko Polhukam.

Ia menjelaskan, pertemuan Mahfud dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi politik terkini. Termasuk membahas perkembangan kampanye Ganjar-Mahfud di banyak daerah jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.

"Memang betul kemarin diadakan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prof Mahfud MD jam 5.30 dan ini pertemuan rutin karena selalu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap seluruh tahapan kampanye," tutur politikus asal Yogyakarta ini.

Baca juga: Mahfud Sudah Minta Bertemu Jokowi untuk Sampaikan Pengunduran Diri

Sebelumya, Mahfud MD memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.

Penegasan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu disampaikan kepada para wartawan di panggung kampanye terbuka Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh Partai Hanura di Stadion Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

"Pasti lah (mundur). Pasti itu, saya pasti (mundur)," terang Mahfud

Baca juga: Ungkap Sabotase Bus yang Akan Angkut Relawan Ganjar-Mahfud ke GBK, Adian: Menghalangi Kehendak Rakyat!

Selama ini, tambah Mahfud, dirinya sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menko Polhukam.

"Saya mundur dari kabinet, menunggu momentum, tunggu momentum. Ya, itu tadi (pasti mundur) nunggu momentum. Pasti (mundur)," tegas Mahfud.

Keputusan yang segera diambil tersebut, tambah Mahfud, untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya supaya tak memakai fasilitas negara saat mengampanyekan salah satu pasangan capres cawapres di Pilpres 2024.