Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Suasana Ratas Kabinet Tak Nyaman Lagi, Pratikno: Semua Ngobrol, Tertawa seperti Biasa

Kompas.com - 31/01/2024, 10:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini soal suasana rapat terbatas (ratas) di Kabinet Presiden Joko Widodo yang dirasakan mulai tidak nyaman.

Menurut Pratikno, semua anggota kabinet saat ini tetap solid. Bahkan, di sela-sela kegiatan sidang kabinet, para menteri tetap berbincang dan tertawa seperti biasa.

"Kami di kabinet tetap kerja keras, solid, sinergis. Sidang kabinet berjalan seperti biasanya, semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan program dan gagasannya. Sebaiknya tanya ke Bu Mensos ya," ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

"Sebelum, di sela-sela dan sesudah sidang kabinet, kami semua ngobrol serta berkelakar dan tertawa seperti biasa," kata dia.

Baca juga: Hasto Ungkap Cerita Risma soal Suasana Kabinet Jokowi: Ada Unsur Ketidaknyamanan

Sebelumnya, cerita soal suasana ratas yang tidak nyaman diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Ia mengatakan hal tersebut berdasarkan penjelasan Mensos Tri Rismaharini.

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto pun menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Risma.

Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P. PDI-P merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3.

Baca juga: Jokowi Tak Ajak Risma Bagikan Bansos, PDI-P: Penyalahgunaan Politik yang Serius, Cederai Rakyat

Di sisi lain, Jokowi terkesan mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.


Atas curhatan Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengkhawatirkan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi tak lagi seperti dulu.

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com