Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Hasto soal Menteri Diperiksa Sebelum Rapat Kabinet

Kompas.com - 31/01/2024, 11:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah kabar bahwa menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Maju diperiksa sebelum mengikuti rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Menurut Ari, semua teknis pengamanan sebelum rapat berjalan seperti biasa sesuai standar Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres," ujar Ari ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Hasto Ungkap Suasana Ratas Kabinet Tak Nyaman Lagi, Pratikno: Semua Ngobrol, Tertawa seperti Biasa

Ari kemudian menjelaskan, bahwa akhir-akhir ini terlihat ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet Presiden Jokowi.

Antara lain mulai dari isu kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan sidang tim penilaian akhir (TPA), menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur.

"Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita/narasi, seolah-olah para menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yg sesungguhnya," tegasnya.

"Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri ngeriung, saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain," lanjut Ari

Baca juga: Hasto Bicara soal Nasib Jokowi Usai Lengser pada 20 Oktober

Ari pun menekankan bahwa tidak ada suasana pemilu yang terbawa di dalam rapat-rapat kabinet.

Terlebih, menurut dia, menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab.

Selain itu, silaturahim antarmenteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu.

"Proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas. Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung," kata Ari.

"Semua isu kebijakan dibahas diatas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden," tambahnya.


Sebelumnya, cerita soal suasana rapat menteri yang tidak nyaman dan adanya pemeriksaan sebelum rapat diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Hasto menuturkan hal tersebut menurut penjelasan Mensos Tri Rismaharini.

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

Halaman:


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com