Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Tom Lembong "Diserang" Luhut dan Bahlil Usai Jawab "Serangan" Gibran...

Kompas.com - 28/01/2024, 08:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Namun, menurut Bahlil, investasi mangkrak tersebut mampu diatasinya hanya dalam waktu kurang dari tiga  tahun.

"Alhamdulillah dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun, investasi mangkrak bisa eksekusi Rp 558,7 triliun atau 78,9 persen," ujar Bahlil.

Apa jawab Tom Lembong?

Tak selesai di sana, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menuding Tom Lembong melanggar etika profesional.

Dalam program Livi on Point di KompasTV, yang disiarkan Kamis (25/1/2024), Tom Lembong kemudian mengaku mendapatkan banyak tekanan agar mau melanggar kerahasiaan.

“Saya mendapat banyak sekali tekanan-tekanan untuk melanggar kerahasiaan dan membongkar hal-hal yang mungkin akan sangat negatif bagi inkumben," ujarnya.

“Tapi justru karena saya sudah terbiasa menjalankan etika profesional, saya tolak,” katanya tanpa menyebut pihak yang dimaksud dengan inkumben.

Baca juga: Bahlil Sindir Tom Lembong, Warisi Investasi Mangkrak Rp 708 Triliun

Sebab, menurut Tom, sebagai seorang investor dirinya harus berpikir panjang dan percaya bahwa semua perbuatan akan ada konsekuensinya.

Sementara itu, Anies Baswedan memberi tanggapan dingin soal serangan Luhut dan Bahlil terhadap Tom Lembong.

"Kalau saya sederhana, yang penting, tunaikan apa yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau ada rencana, tunaikan. Kami bersyukur gagasan perubahan semakin kuat. Jadi tidak perlu khawatir dan panik," ujar Anies di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Sabtu (27/1/2024).

Baca juga: Sindir Luhut dan Bahlil yang Serang Tom Lembong, Anies: Tidak Perlu Panik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com