Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Luhut dan Bahlil yang "Serang" Tom Lembong, Anies: Tidak Perlu Panik

Kompas.com - 27/01/2024, 11:45 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

ACEH, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang membuat pernyataan menyerang Co-captain Timnas Anies-Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Dia mengatakan serangan itu memperkuat gagasan perubahan di tengah masyarakat dan meminta tak ada yang perlu panik.

"Saya bersyukur gagasan perubahan semakin kuat. Tidak perlu panik," katanya saat ditemui di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Sabtu (27/1/2024).

Baca juga: Luhut Sindir Tom Lembong soal Contekan ke Jokowi: Kau Dibayar untuk Itu

Ia juga membela Tom Lembong yang disebut Bahlil meninggalkan investasi mangkrak.

Menurut Anies, sudah selayaknya agenda pemerintah dituntaskan dengan pejabat yang dipilih presiden.

Karena rencana investasi yang disebut mangkrak sudah pasti rencana dari kepala negara.

"Kalau saya sederhana, yang penting tunaikan apa yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau ada rencana, tunaikan," tandasnya.

Baca juga: Budiman Bantah Gibran Kebakaran sehingga Luhut dan Bahlil Keroyok Tom Lembong

Sebelumnya, Luhut menyindir pernyataan Tom Lembong soal pemberian contekan atau catatan kepada Presiden Jokowi saat masih berada di lingkaran Istana.

"Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran (Jokowi), memang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada Pak Presiden (Jokowi) adalah Bu Menteri Luar Negeri Retno," klaim Luhut dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya dikutip pada Kamis (25/1/2024).

Menurut Luhut, seorang menteri yang memberikan catatan untuk atasannya itu memang sudah jadi bagian dari tugasnya.

Baca juga: Tom Lembong Beri Nilai Cak Imin 90, Gibran 60, dan Mahfud 70-80 di Debat Cawapres

Dan catatan kepada Presiden juga biasa dilakukan oleh menteri lainnya.

"Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang kasih note. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu dan sebagai Kepala BKPM," ucap dia.

Luhut lalu mengkritik kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Kepala BKPM. Menurut klaim Luhut, Tom Lembong banyak mewariskan pekerjaan rumah kepada penerusnya, Bahlil Lahadalia.

"Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai Menteri Perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu Anda (Kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk online single submissions (OSS)," beber Luhut.

Baca juga: Cerita Tom Lembong Pernah Disopiri Gibran Keliling Solo dan Bicara Peluang Investasi

Begitu juga Bahlil yang menyebut Tom Lembong mewarisi investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun saat menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya masuk di BKPM bulan Oktober 2019, saya diwariskan oleh pemimpin terdahulu saya dengan investasi mangkrak Rp 708 triliun," ucap Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun menurut Bahlil, investasi mangkrak tersebut mampu diatasinya hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun.

"Alhamdulillah dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun, investasi mangkrak bisa eksekusi Rp 558,7 triliun atau 78,9 persen," imbuh Bahlil.

Baca juga: Sebut Gibran Rindukan Dirinya, Tom Lembong: Hubungan dengan Mantan Memang Tak Sederhana

Sedangkan sisanya tak selesai karena pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com