Jawa Tengah Jadi Provinsi dengan Skor Integritas Tertinggi Versi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Jawa Tengah menjadi provinsi dengan skor integritas tertinggi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, survei ini diikuti oleh 550 ribu responden yang dipilih secara acak melalui WhatsApp Blast.

Mereka yang mengisi survei ini adalah pihak internal suatu instansi, pihak eksternal yang terdiri dari penerima layanan, perizinan, mitra kerjasama, vendor pengadaan, dan lainnya.

Kemudian, pemangku kepentingan seperti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, asosiasi pengusaha, dan lainnya.

Adapun sejumlah indikator yang dinilai dalam SPI adalah transparansi; pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi jual beli jabatan; jual beli pengaruh; suap, gratifikasi, dan pemerasan.

Baca juga: KPK Ungkap Kementerian Investasi dan Pemkab Boyolali Curangi Survei Penilaian Integritas

Kemudian, pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengaturan tender dan penggelembungan hasil penghitungan sendiri (HPS), pengelolaan anggaran, dan efektivitas sosialisasi antikorupsi.

KPK kemuidan mengelompokkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan besar kecilnya anggaran.

Kementerian/lembaga dengan anggaran besar dengan skor terbaik adalah Bank Indonesia dengan skor 85,7. Sementara, yang paling rendah pada kelompok ini Kementerian Perhubungan dengan skor 61,6.

Baca juga: KPK Sebut Kemenhan Tak Kirim Data untuk Survei Penilaian Integritas 2023

Sedangkan, provinsi pemilik anggaran terbesar yang meraih SPI terbaik adalah Jawa Tengah dengan skor 77,9 dan paling rendah Jawa Barat dengan skor 66,3.

Selanjutnya, kota pemilik anggaran besar dengan SPI tertinggi adalah Surakarta yang meraih skor 83,8 sementara terendah adalah Padang di angka 64,9.

Kemudian, kabupaten anggaran besar terbaik Gianyar dengan skor 83,8 dan paling rendah Mimika di angka 54,2.

"Kalau 83 saya pikir itu sudah masuk di zona hijau, di bawah 73 selalu masuk zona merah," kata Pahala dalam konferensi pers Peluncuran Hasil SPI 2023 yang di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Menpan-RB Tegaskan Survei Penilaian Integritas KPK Jadi Indikator Budaya Birokrasi BerAKHLAK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, skor SPI tingkat nasional terbilang turun dari tahun 2022 dengan angka 71,94 dan berada di bawah target.

"Untuk tahun 2023 target Indeks Integritas Nasional adalah sebesar 74 persen," kata Tanak.

Setiap tahun, KPK memang menargetkan hasil SPI meningkat 2 poin. Namun, pada 2023 skor SPI justru turun.

Temuan yang menunjukkan integritas nasional yang secara umum menurun, kata Tanak, menunjukkan masih masih banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari sistem tata kelola, komitmen, dan regulasi.

"Perbaikan ini tentu memerlukan kerja keras bersama antara Lembaga pemerintah di pusat dan di daerah," kata Tanak.