Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Guru Honorer Swasta Jadi PPPK Tak Harus Ditarik ke Sekolah Negeri

Kompas.com - 23/01/2024, 18:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, kebijakan buat menarik guru honorer dari sekolah swasta yang diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ke sekolah negeri sebaiknya dihentikan.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan "Desak Anies" yang dilaksanakan di Rocket Convention Hall di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (23/1/2024), seperti dikutip dari streaming Kompas TV.

Menurut Anies, kebijakan itu tidak tepat karena seharusnya negara tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap entitas sekolah swasta dan negeri.

Baca juga: Anies Bakal Nyoblos di Lebak Bulus, Cak Imin di Kemang

"Kita tidak ingin lagi membedakan swasta dan negeri. Karena banyak guru swasta, honorer, diangkat PPPK, lalu dipindah ke sekolah negeri. sementara dia mengabdi di sekolah swasta," kata Anies.

"Pertanyaannya, apakah anak sekolah negeri dan sekolah swasta berasal dari warga negara yang berbeda? Tidak," lanjut Anies.


Anies mengatakan, jika pemerintah memberikan perlakuan berbeda terhadap sekolah swasta dan negeri maka hal itu sama saja diskriminasi terhadap warga negara.

"Kenapa perlakuan negara berbeda? Toh orang tuanya membayar pajak yang sama," ucap Anies.

Baca juga: Anies Dapat Keluhan soal Dosen PPPK, Pekerjaan Profesional tetapi Tak Diberi Uang Pensiun

Anies juga berjanji jika terpilih akan mengubah aturan yang mengharuskan guru honorer yang berkarier di sekolah swasta dan diangkat menjadi PPPK mesti ditarik ke sekolah negeri.

"Jadi dengan begitu yang dapat guru-guru berstatsus tegas atau jelas bukan hanya negeri tapi juga swasta. Toh semuanya mendidik anak Indonesia," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com