Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tegaskan Bakal Gunakan Dana LPDP buat Kembangkan Pelatihan

Kompas.com - 20/01/2024, 11:23 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bakal meluaskan penggunaan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pelatihan dan dana abadi pariwisata.

"Kemudian juga PR dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah juga untuk menjadi dana abadi sektor tourism," kata Airlangga dalam jumpa pers di Hotel Pullman, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024).

Soal evaluasi kebijakan terkait LPDP, menurut Airlangga, hal itu masih dibicarakan oleh pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Berencana Hentikan Sementara Anggaran untuk Beasiswa LPDP

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya dana LPDP ditingkatkan, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah hendak menghentikan sementara alokasi anggaran buat beasiswa LPDP.

"Kita masih membahas untuk revisi daripada LPDP. Jadi kita tunggu saja sampai selesai di mana LPDP itu bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan," ujar Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan model pelatihan kartu Prakerja dinilai terobosan baik dan akan ditiru oleh Laos, Thailand, dan Kamboja.

Baca juga: Pemerintah Berencana Dirikan Dana Kepariwisataan Indonesia, Akan Dikelola LPDP


"Saat pendidikan kita terbatas tapi dengan pelatihan yang lebih masif, itu juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja atau kembali masuk ke kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir menyatakan pemerintah hendak menghentikan sementara anggaran beasiswa LPDP. Alasannya adalah saat ini jumlah anggaran LPDP sudah menumpuk dan mencapai hampir Rp 150 triliun.

Rencananya, alokasi anggaran akan dialihkan untuk sejumlah pos lain di bidang pendidikan.

"Sudah kita tinjau apa harus diteruskan (alokasi) LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu (alokasi anggaran LPDP dari APBN)," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Dana LPDP Capai Rp 139 Triliun, Jokowi: Universitas Top Datang ke Kita

"Jadi anggaran pendidikan 20 persen, nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi, termasuk riset dan alokasi beasiswa (lain) dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," jelasnya.

Selain itu, anggaran bisa juga disalurkan untuk pengembangan program vokasi.

Dengan perubahan alokasi ini, menurut Muhadjir, bisa meningkatkan angkatan kerja nasional.

Lebih lanjut, Muhadjir menegaskan, meski alokasi anggaran rencananya dihentikan dulu, bukan berarti pemerintah akan menghentikan program beasiswa LPDP. Dia memastikan bahwa program pemberian LPDP tetap berjalan.

Baca juga: Jokowi Minta Beasiswa LPDP Sesuai Visi Negara agar Tak Buang-buang Anggaran

"LPDP tetap jalan," ucap Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com