Pemerintah Berencana Dirikan Dana Kepariwisataan Indonesia, Akan Dikelola LPDP

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka untuk membahas rencana pendirian dana kepariwisataan Indonesia atau Indonesia tourism fund.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, pendirian dana tersebut bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan ajang promosi pariwisata.

"Bapak Presiden memberikan arahan untuk mendirikan Indonesia tourism fund atau dana kepariwisataan Indonesia, yaitu sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia," jelas Sandiaga usai rapat pada Senin (4/12/2023).

Sandiaga melanjutkan, banyak ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia telah sukses dan memberikan dampak ekonomi.

Baca juga: Yenny Wahid dan Sandiaga Uno Bakal Safari Menangkan Ganjar-Mahfud

Ajang tersebut antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT ASEAN, dan ajang-ajang ekonomi kreatif seperti olahraga, musik, hingga seni budaya.

"Sebagai contoh Moto GP yang diselenggarakan bulan Oktober berhasil meningkatkan dampak ekonomi di atas Rp 8 triliun dan NTB sendiri menjadi penyumbang pergerakan terbesar bisnis di bulan Oktober," katanya.

"Karena ada satu event yang menjadi event unggulan. Nah kita berharap ratas ini akan segera ditetapkan Perpres di 2024 dana pariwisata bisa dioperasikan," ujar Sandiaga.

Presiden Jokowi pun memberikan arahan kepada jajarannya agar dana kepariwisataan Indonesia tersebut dapat dikelola penuh dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian.

Presiden juga berpesan agar jajarannya mampu menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga kunjungan wisatawan meningkat.

Baca juga: Kegaduhan Konser Coldplay dan Banyak Penonton Tertahan di Luar Venue, Sandiaga: Banyak Tiket Palsu dari Calo

Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan bahwa untuk mengelola dana kepariwisataan Indonesia tersebut, pemerintah tidak akan membuat lembaga baru, melainkan akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Seperti dana kebudayaan, dana kepariwisataan juga akan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

"Juga dibicarakan target untuk tahun pertama sekitar Rp 2 triliun dana yang dikelola dan nanti dari hasilnya ini akan mendukung event-event, baik eventnasional, event internasional dan kami akan menyusun calendar of event," ungkap Sandiaga.

"Mana yang nanti akan dikurasi secara penuh kehati-hatian untuk diajukan agar bisa ditetapkan oleh pemerintah menjadi event yang akan didukung oleh Indonesia tourism fund ini," tambah dia.