Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Ribuan Orang Muslimat NU, Jokowi: Siapa yang Sudah Rasakan Bansos?

Kompas.com - 20/01/2024, 11:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu-ibu yang tergabung dalam Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berteriak tidak mendapat bantuan sosial (bansos) di hadapan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2024).

Momen itu terjadi ketika Presiden Jokowi bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di stadion, apakah sudah mendapat bansos atau belum.

Mulanya, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya tetap hadir di tengah keterbatasan saat pandemi Covid-19 dan di tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2023, misalnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran subsidi dan bantuan sosial sekitar Rp 443 triliun.

Baca juga: PBNU: Khofifah Harus Nonaktif dari Ketua Muslimat NU kalau Sudah Jadi Jurkam Prabowo-Gibran

"Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun," jelas Jokowi saat sambutan, Sabtu.

Jokowi menyebut satu per satu nama bansos yang telah dikeluarkan. Ia lantas bertanya siapa saja yang sudah merasakan bantuan-bantuan dari pemerintah itu.

"Gede sekali (anggarannya), di antaranya untuk KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan?" tanya Jokowi.

Muslimat NU lalu menjawab pertanyaan Jokowi dengan menyatakan tidak mendapatkan bantuan. Teriakan kompak yang disuarakan beramai-ramai itu membahana di stadion.

"Enggak, enggak," jawab ibu-ibu.

Baca juga: Khofifah Temui Maruf Amin, Laporkan Acara HUT Ke-78 Muslimat NU

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menyebut beberapa bansos yang telah disalurkan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kemudian Kartu Pintar dan KIP kuliah, siapa yang putra-putrinya merasakan?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab ibu-ibu dengan jawaban yang sama.

"Yang benar ibu-ibu, ya nanti maju. Kemudian PKH, Kartu Sembako," sebut Jokowi lagi.

Ibu-ibu Muslimat NU masih memberikan jawaban yang serupa.

 

Kemudian, Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial memang tidak untuk seluruh penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa.

PKH, misalnya, hanya ditujukan untuk 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Mantan Wali Kota Solo itu berseloroh, Muslimat NU sudah sejahtera.

"Ini tidak semua (diberikan), itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan, bukan 280 juta. Kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," tuturnya.

"Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus kita terus pertahankan, terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita Indonesia emas di 2045," imbuh Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com