Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan karena Beda Pilihan Tidak Saling Sapa, Enggak Mau Ngomong

Kompas.com - 20/01/2024, 11:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali berpesan kepada masyarakat agar tidak terpecah belah karena perbedaan pilihan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jokowi tidak ingin perbedaan pilihan politik membuat masyarakat tidak mau saling menyapa dengan tetangga dan teman-teman mereka.

"Jangan sampai karena perbedaan pilihan tidak saling menyapa antartetangga, tidak saling menyapa antarkawan, yang biasanya enak ngomong, enggak mau ngomong," kata Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pujakesuma di Ancol, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Sri Mulyani dan Beberapa Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masyarakat untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia di masa Pemilu 2024.

Menurut Jokowi, perpecahan harus dihindari karena pemilu adalah kegiatan rutin yang akan selalu ada setiap lima tahun sekali.


Jokowi menambahkan, Pemilu 2024 harus dimaknai sebagai pesta demokrasi yang dirayakan dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung damai, sejuk, dan lancar.

"Jadi, demokrasi itu biasa. jangan sampai yang di atas sudah makan-makan, sudah ngopi-ngopi bareng, sudah ngeteh bareng, yang di bawah masih tidak saling bertegur sapa," kata dia.

Baca juga: Di Depan Ribuan Massa Muslimat NU, Jokowi: Siapa yang Sudah Rasakan Bansos?

Untuk diketahui, hari pencoblosan Pemilu 2024 akan jatuh ada 14 Februari 2024.

Pada hari tersebut, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD periode 2024-2029.

Setelah pemilu, masyarakat juga bakal mengikuti pemilihan kepala daerah serentak di 545 daerah pada 27 November 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com