Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

TKN Tegaskan Prabowo-Gibran Akan Berpihak pada Upaya-upaya Konservasi Alam

Kompas.com - 19/01/2024, 20:27 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa Prabowo-Gibran akan berpihak pada upaya-upaya konservasi alam di Indonesia.

"Tidak hanya wacana, keberpihakan tersebut ditunjukkan jelas dalam visi misi Prabowo-Gibran yang juga membahas perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, serta hukuman berat bagi pelanggar," tutur Budisatrio melalui keterangan persnya, Jumat (19/1/2024).

Dia menjelaskan, Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan penuh pada untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan dan ekosistem.

"Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang," tegasnya.

Baca juga: Soal Kemungkinan Gabung TKN, Maruarar Sirait: Saya Ikuti Pak Prabowo Saja

Budisatrio yang saat ini menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Revisi Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) itu menjelaskan bahwa sikap tegas Prabowo-Gibran akan ditunjukkan dalam penegakan hukum di setiap pelanggaran.

Dalam AstaCita 2, sebutnya, tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.

"Harus dilakukan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” jelasnya.

Selain penegakan hukum, Prabowo-Gibran juga akan melakukan usaha pelestarian lingkungan yang dilaksanakan dengan semangat kolaboratif bersama semua pihak yang terlibat.

Baca juga: Sentil Pihak yang Minta Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Sekretaris TKN: Politis

“Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, ke depannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaboratif, baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan," paparnya.

Ia mencontohkan, saat merehabilitasi hutan yang rusak, Prabowo-Gibran akan menggunakan skema public private people partnership atau PPPP yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat.

Budisatrio menyampaikan, upaya untuk melakukan konservasi alam sangat penting guna menjadikan Indonesia sebagai negara yang terdepan dalam hal ekonomi hijau.

“Indonesia berkesempatan menjadi negara besar dalam memanfaatkan ekonomi hijau. Untuk itu, kita harus melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa," imbuhnya.

Baca juga: Lanjutkan Program Kartu-kartu Jokowi, TKN: Akan Ditambah Kartu Startup untuk Gen Z dan Milenial

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com