Kubu Ganjar Duga Ada Konspirasi untuk Menangkan Prabowo-Gibran, TKN: Apa Indikasinya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merespons tudingan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD soal konspirasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris TKN, Nusron Wahid, menilai, tudingan itu terlalu jauh. Ia mempertanyakan dasar dari tuduhan TPN tersebut. 

"Pikiran Bang Todung (Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud) kok terlalu jauh ya. Apa indikasinya?" ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Nusron lantas menyinggung hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di urutan pertama. Dia mengeklaim, capaian itu merupakan kehendak dan kemauan rakyat.

Baca juga: TPN Tuding Erick Thohir Tidak Adil karena Hanya Undang Prabowo di Acara Natal BUMN

Nusron pun mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud membuat laporan jika memang menemukan indikasi kecurangan pilpres.

Namun, katanya, laporan tersebut harus disertai bukti-bukti kuat supaya tak menjadi tudingan menyesatkan.

"Kalau ada indikasi kecurangan menurut lawan ya silakan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Asal buktinya-buktinya kuat," tuturnya.

Terlepas dari tudingan TPN, Nusron justru mengaku pihaknya mendapati dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dari partai politik di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Namun, ia tak memerinci kepala daerah dan partai yang dimaksud.

"Malah penyalahgunaan wewenang dan intimidasi terbukti ada di daerah-daerah tertentu yang kebetulan kepala daerahnya diusung dari partai yang mengusung paslon lain," imbuh Nusron.

Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menduga, ada konspirasi untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Todung menyoroti munculnya rekaman suara yang diduga sejumlah pejabat yang tergabung ke dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu Kepala Kejaksaan, pihak Dandim ya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Meski sudah ada klarifikasi dan bantahan dari pejabat daerah tersebut, menurut Todung, tetap saja hal itu bisa memengaruhi atau mengubah pola pikir masyarakat untuk Pemilu 2024.

"Jadi ada impact-nya terhadap perilaku pemilih, voting behavior. Voting behavior itu bisa dipengaruhi oleh percakapan-percakapan dari pejabat, dari pemuka masyarakat," ujar dia.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Duga Ada Konspirasi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

"Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya," sambungnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Todung adalah viralnya video yang diduga Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira, mengajak para kepala sekolah dan guru memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Para guru tersebut, menurut dia, diiming-imingi akan mendapatkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi yang masih berstatus calon, jika memilih Prabowo-Gibran.

Kasus ketiga terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan kasus yang sama di mana Presiden Jokowi disebut menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika mereka memilih Prabowo-Gibran.

"Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan ini, ini akan menjadi cacat ya buat Pemilu buat Pilpres yang kita adakan kali ini," pungkas Todung.